Laporan Iman Santoso
JODANEWS,- SOLO – Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebagai salah satu Daerah Peduli HAM, Penetapan ini setelah Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly menyerahkan penghargaan kepada Bupati H Hendra Gunawan pada puncak acara Peringatan Hari HAM ke-69 Tahun 2017 yang dihadiri Presiden Jokowi Minggu (10/13) di Solo, Jateng.
Penghargaab ini di raih atas komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya memajukan dan pemenuhan HAM yang telah diamanatkan konstitusi dan instrumen HAM dalam rangka tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Pada kesempatan itu, Presiden RI, Jokowi mengucapkan selamat dan apresiasi kepada kepala daerah dan kantor Wilayah Kemenkum HAM yang menerima penghargaan.
Dalam pidatonyo Presiden Jokowi menyampaikan, Selain hak sipil dan politik, pemerintah juga harus menjamin hak sosial.
“Harus bisa melihat mulai dari masyarakat bawah, mulai dari kepentingan masyarakat bawah. Makanya saya sering turun ke masyarakat bawah untuk mendengar dan menggali aspirasi serta harapan masyarakat. Makanya saya selalu mengawal kebijakan dari hulu sampai hilir,” tegas Presiden Jokowi.
Disampaikannya pula, yang perlu dipahami yakni bukan seberapa banyak kebijakan yang dikeluarkan namun seberapa banyak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
“Pemerintah terus berusaha keras agar masyarakat memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan yang layak. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada gubernur, bupati dan walikota yang mengembangkan daerah berwawasan HAM dan terima kasih kepada Komnas HAM dan aktivis HAM yang tidak berhenti memperjuangkan keadilan masyarakat. Saya mengakui masih banyak yang belum terselesaikan diantaranya pelanggaran HAM di masa lalu. Pemerintah berusaha maksimal untuk Indonesia yang adil, untuk Indonesia yang makmur dan untuk Indonesia yang sejahtera,” tegas Presiden Jokowi.
Sementara itu Menkum HAM RI Yasonna Laoly berharap semoga momentum peringaran Hari HAM sedunia ke-69 dapat benar-benar melaksanakan perlindungan pemenuhan dan pemajuan HAM. Selain itu selalu terbangun kerja sama dan sinergi dari pemerintah pusat hingga daerah demi tercapaianya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonedia.
“Komitmen pemerintah salah satunya adakah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai komitmen tinggi dan akan terus melanjutkan RANHAM 2015 -2019 yang sudah memasuki generasi keempat,” kata Menteri.
Dilanjutkannya, untuk tahun 2017 aksi HAM di daerah sudah mencapai 52,26 %.
“Diharapkan di akhir tahun ini pwmerintah daerah mempercepat pelaksanaan aksi HAM hingga 100 %,” tegasnya.
Bupati Mura, H Hendra Gunawan menyampaikan rasa syukur atas pencapaian dan penghargaan gabg diterima. Menurut Bupati H Hendra Gunawan yang hadir dan duduk dibangku barisan kedua bersama Walikota Tanggerang Selatan (Tangsel) yang juga Ketua Asosiasi Walikota se-Indonesia Airin serta para gubernur dan kepala daerah lainnya, pencapaian semua ini berkat kerja keras dengan semangat AK.5 ( Ayo, Kerja, Kerja, Kerja, Kerja dan Kerja) seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan yang terbaik bagi daerah tercinta.
“Semua ini juga berkat do’a dan dukungan semua elemen masyarakat yang terus bersatu padu, bergotong royong untuk bersama-sama melepas status tertinggal dan mewujudkan Mura Sempurna.” Tegas Bupati Mura H Hendra Gunawan.
Hasil kerja dan karya semua itu juga telah menjadikan Mura sebagai daerah yang sejajar dengan daerah maju di Indonesia. Serta juga telah menjadikan nama Mura untuk terus membahana di seluruh persada Nusantara.
“Namun hasil ini tidak memvuat kita jumawa dan berbangga diri. Sebab kita semua masih harus terus bekerja keras dan masih banyak harapan masyarakat yang harus kita penuhi,” kata Bupati penuh semangat.
Sebagai informasi tambahan, disampaikan Kabag Hukum Setda Mura Abdul Latif didamping Aan Bastian Kasubbag Bantuan hukum dan Wahyu Saputra Kasubbag Dokumentasi, ketetapan Mura sebagai Kabupaten Peduli Hukum ditetapkan dengan SK Kemenkum HAM Nomor : M.HH-01.HA.02.02 Tahun 2017 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada Tahun 2016.
“Telah ditetapkan dan diundang kepala daerah dalam daftar nama kabupaten dan kota se-Indonesia yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan Daerah Peduli dan Cukup Peduli HAM. Dimana untuk di Sumsel dari 17 kabupaten dan kota, sebelas sebagai Daerah Peduli HAM, empat sebagai Daerah Cukup Peduli HAM dan dua daerah lainnya belum dapat,” jelas Abdul Latif.
Sebelas Daerah Peduli HAM di Sumsel yakni Kabupaten, Musi Rawas, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKU Selatan, Banyu Asin, OKU, Muratara serta Kota Pagar Alam dan Prabumulih. Sementara empat Daerah Cukup Peduli HAM yakni Kabupaten OKI dan OKU Timur serta Kota Lubuklinggau dan Palembang. Sedangkan Kabupaten PALI dan Empat Lawang belum mendapatkan penghargaan.
Ditambahkannya, ada empat tingkatan penilaian yaitu Peduli HAM dengan nilai 75- 100, Cukup Peduli 65 – 75 , Mulai Peduli 50 – 65 dan Kurang Peduli di bawah 50. Dimana ada tujuh indikator penilaian yang terdiri 83 point untuk menetapan tingkatan tersebut. (Editor Jon Heri)
