Adv/ Iman Santoso
JODANEWS MURATARA, – Menjelang akhir tahun 2017, Pemkab Muratara terima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Ir. H Joko Widodo sebagai Kabupaten Yang peduli HAM.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Muratara HM Syarif Hidayat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muratara, H Abdullah Maktjik yang diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo diwakili oleh Menkum Ham RI Yasonna H Laoly, di Hotel Sunan, Solo. Minggu (10/12).
Bupati Muratara HM Syarif Hidayat mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada yang maha kuasa atas terpilhnya kembali Kabupaten Muratara menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo dalam hal ini diserahkan oleh Menkumham. “Alhamdulillah, Daerah yang kita cintai ini menerima penghargaan kembali dari pusat, karena dianggap peduli terhadap HAM, dan dimana dianggap telah memenuhi unsur kriteria dan ketentuan yang ada. Tentunya tak lupa juga Saya Pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo melalui Menkumham atas penghargaan tersebut. Dan tak lupa juga Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah Kabupaten Muratara, karna Penghargaan ini tidak lepas dari kinerja dan kerjasamanya selama ini,” Ujar Bupati.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, Kedepan harus kita tingkatkan kepedulian terhadap masyarakat kita, karena HAM adalah hak seluruh masyarakat, begitu juga Masyarakat didaerah kita selain dari orang asli yakni orang dusun dan dari luar seperti dari Jawa, ada juga SAD dibeberapa kecamatan baik yang masih berpindah-pindah maupun yang sudah menetap seperti di Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Nibung.
” Untuk itulah, Pemerintah Kabupaten Muratara tahun 2018 mendatang akan mendirikan panti khusus atau rumah singgah bagi masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), dimana mungkin masih menerima perlakuan diskriminasi dari masyarakat lainnya,Nanti mereka akan kita tempatkan di panti untuk dibina dan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, begitu juga pendidikan atau sekolah, atau walaupun agak ekstrim tapi program ini berupa Memanusiakan manusia, agar mereka bisa sama dengan masyarakat lainnya, harapannya mereka nanti ada yang jadi TNI, Polisi, Tidak mau lagi ada diskriminasi,” Ungkap Bupati.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Muratara, H Abdullah Maktjik mengungkapkan terima kasih kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah terkait yang berupaya menjalankan program-program dan kegiatan kemanusiaan sehingga Kabupaten Muratara kembali menerima penghargaan dalam hal ini Kabupaten Peduli HAM.
“Tentunya kita bahagia, karena dinilai sebagai daerah yang penduli HAM, penghargaan ini tidak terlepas dari peran para aparatur pemerintah yang telah berupaya sebaik mungkin dalam menjalankan program maupun kegiatan khsususnya yang berkenaan dengan kemanusia,” Ujar Sekda.
Ditambahkan Nya, Untuk kedepannya, pihaknya akan lebih meningkatkan berbagai program yang berkenaan dengan hajat hidup masyarakat banyak, baik dalam program pendidikan, sosial maupun berkenaan dengan ketenagakerjaan.
“Untuk penyerahan sendiri, karena seluruh Indonesia, maka penghargaan diserahkan oleh Presiden RI Joko secara simbolis dilanjutkan oleh Bapak Menkumham, Yasonna H Laoly,” Jelas Sekda.
Ditempat yang sama Presiden RI, Ir H Joko Widodo mengucapkan selamat dan apresiasi kepada kepala daerah dan kantor Wilayah Kemenkum HAM yang menerima penghargaan.
Dalam pidatonyo Presiden RI, Ir H Joko Widodo menyampaikan, Selain hak sipil dan politik, pemerintah juga harus menjamin hak sosial.
“Harus bisa melihat mulai dari masyarakat bawah, mulai dari kepentingan masyarakat bawah. Makanya saya sering turun ke masyarakat bawah untuk mendengar dan menggali aspirasi serta harapan masyarakat. Makanya saya selalu mengawal kebijakan dari hulu sampai hilir,” Jelas Joko Widodo.
Disampaikannya pula, Yang perlu dipahami yakni bukan seberapa banyak kebijakan yang dikeluarkan namun seberapa banyak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
“Pemerintah terus berusaha keras agar masyarakat memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan yang layak. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada gubernur, bupati dan walikota yang mengembangkan daerah berwawasan HAM dan terima kasih kepada Komnas HAM dan aktivis HAM yang tidak berhenti memperjuangkan keadilan masyarakat. Saya mengakui masih banyak yang belum terselesaikan diantaranya pelanggaran HAM di masa lalu. Pemerintah berusaha maksimal untuk Indonesia yang adil, untuk Indonesia yang makmur dan untuk Indonesia yang sejahtera,” Tegas Joko Widodo.
Sementara itu Menkum HAM RI Yasonna Laoly berharap semoga momentum peringaran Hari HAM sedunia ke-69 dapat benar-benar melaksanakan perlindungan pemenuhan dan pemajuan HAM. Selain itu selalu terbangun kerja sama dan sinergi dari pemerintah pusat hingga daerah demi tercapaianya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonedia.
“Komitmen pemerintah salah satunya adakah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai komitmen tinggi dan akan terus melanjutkan RANHAM 2015 -2019 yang sudah memasuki generasi keempat,” Kata Menkum HAM.
Dilanjutkannya, untuk tahun 2017 aksi HAM di daerah sudah mencapai 52,26 %.
“Diharapkan di akhir tahun ini pwmerintah daerah mempercepat pelaksanaan aksi HAM hingga 100 %,” Tegas Menkum HAM. ( Editor Jon Heri )
