Laporan : Aben
PALI, Jodanews- Masalah lahan Plasma milik masyarakat di perkebunan kelapa sawit PT Golden Blossom Sumatera (GBS) yang terletak di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), bila tidak cepat terselesaikan maka akan seperti bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak. Dan gejolak pada saat ini sudah nampak. Seperti beberapa waktu yang baru lalu. Puluhan warga yang berasal dari Desa Prambatan Kecamatan Abab mendatangi Kantor Camat Kecamatan Abab untuk meminta penyelesaian dari Pemerintah setempat, namun usaha warga tersebut kandas. Belum ada jalan keluarnya dari Pemerintah setempat.Makanya pada Kamis (8/9) warga Desa Prambatan Kecamatan Abab kembali berunjuk rasa mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) untuk meminta kejelasan tentang data perkebunan Plasma masyarakat di PT.Golden Blossom Sumatera (GBS).Warga menilai kalau lahan plasma dan anggota plasma di PT.GBS banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan warga menilai banyak data penerima Plasma di PT.GBS yang fiktif dan dimiliki oleh warga luar. “Kami meminta kepada DPRD Kabupaten PALI, sebagai wakil kami untuk dapat memanggil PT.GBS dan fihak-fihak yang terkait., kami meminta data dan surat kepurusan (SK) penerima Plasma di PT.GBS yang sudah dikeluarkan di tinjau ulang, kami yakin ada yang tidak beres” ujar salah seorang perwakilan pengunjuk rasa, Wiwin di depan Kantor DPRD Kabupaten PALI.Unjuk rasa yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan Pol PP ini berlangsung damai. Setelah berorasi beberapa saat, DPRD Kabupaten PALI segera mengizinkan ,perwakilan pengujuk rasa untuk bermusyawarah di ruang rapat Kantor DPRD Kabupaten PALI. Perwakilan pengunjuk rasa di terima oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten PALI, Darmadi Suhaimi dan anggota Komisi III Soemarjono serta Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten PALI Mukhlisin.Didalam ruang ruang rapat Kantor DPRD Kabupaten PALI perwakilan pengunjuk rasa dipersilahkan untuk menyampaikan permasalahannya. “Kami datang kesini, mau minta keadilan, karena ada temuan kami kalau ada 77 anggota plasma di PT.GBS yang fiktip, mungkin kalau ditelusuri benar-benar mungkin ada lebih, kata Wiwin. “Juga ada 44 Kepala Keluarga (KK) warga Desa Prambatan yang seharusnya berhak dapat jatah plasma di PT.GBS, tapi tidak mendapatkan, juga ada satu orang yang mendapatkan dua kali jatah plasma, bahkan kata Wiwin ada warga yang sudah meninggal dunia, tapi masih diberi jatah plasma, ini sunggu tidak adil, ujar Wiwin di Depan para anggota DPRD Kabupaten PALI. Setelah mendengar penjelasan dari perwakilan pengunjuk rasa, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten PALI, Muchlisin menerangkan, bahwa pengeluaran SK penerima plasma di PT.GBS berdasarkan usulan dari bawah, serta berdasarkan kriteria bahwa yang berhak menerima plasma adalah diantaranya harus penduduk setempat dan pekebun. “Sebelum Pengajuan penerima plasma, diharuskan melalui rapat desa setempat dahulu, dengan persyaratan diantaranya warga yang sudah menikah. Juga kata Muclisin, bagi warga yang sudah menerima plasma di PT.GBS tidak dapat lagi di periode berikutnya. “Namun kami berharap agar SK yang sudah dikeluarkan jangan sampai dirubah lagi, karena prosesnya sudah melaui beberapa tahapan dan telah disetujui oleh Bupati,” jelasnya.Dikatakannya lagi bahwa apabila merubah SK, dampaknya akan besar, namun sebagai solusinya pihaknya akan berkoordinasi dan menanyakan dengan pihak PT.GBS, untuk berkewajiban pembangunan perkebunan plasma lagi, untuk diberikan kepada warga yang belum menerima. Papar Muchlisin. Sementara itu Kepala Desa Prambatan Kecamatan Abab, Amirudin mengatakan bahwa sebelum dikeluarkan SK,telah diusulkan calon penerima plasma kepada Dinas Perkebunan Kabupaten PALI, namun entah kenapa di tengah perjalanan mendapat protes dari salah satu LSM dan oknum mantan Kepala Desa Prambatan. “Kami sudah beberapa kali rapat di aula kantor Bupati untuk membahas permasalahan ini akhirnya kami menuruti kehendk LSM dan mantan Kades maka akhirnya dikeluarkan SK oleh Disbun,” akunya. Sedangkan Wakil Ketua II DPRD PALI Darmadi Suhaimi dalam permasalahan ini menegaskan, apabila memang SK penerima lahan plasma keliru bisa direvisi. “SK bisa dirubah apabila ada kekeliruan, dan seharusnya pihak Dinas Perkebunan Kabupaten PALI harus selektif dalam mengeluarkan SK. Karena aturannya warga penerima harus warga setempat,namun pada kenyataannya kenapa masih ada nama penerima plasma yang beralamat luar Desa Prambatan,” sesalnya. Namun dikatakannya bahwa fihaknya berjanji akan mencarikan solusi yang terbaik agar permasalahan ini cepat selesai tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. Terkait permasalahan ini,Terpisah Benn, anggota LSM P3SS Kecamatan Abab mengatakan, kalau memang terbukti anggota plasma di PT.GBS banyak yang fiktip, banyak yang tidak tepat sasaran, banyak anggota plasma yang bukan warga setempat, tidak ada alasan untuk tidak direvisi ulang anggota plasma harus didata ulang, karena ada dugaan kuat kalau keanggotaan plasma dan lahan untuk plasma di PT.GBS. Ini ada permainan oknum, perlu di seriuskan. Kalau terbukti ada manipulasi, segera laporkan ke aparat hukum, tandasnya. (Editor Jonheri)
