Laporan Zoel
MUARA ENIM, Jodanews –Proyek Pembangunan sekolah baru atau USB SMA Negeri 3 Muara Enim dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional APBN tahun 2016 senilai 2,2 Miliar lebih, di dalam pelaksanaannya dinilai diduga cacat hukum.
Saat dikonfirmasi Ketua tim pembangunan unit sekolah baru SMA Negeri 3 Muara Enim Siswani S.Pd M.Pd mengatakan, Kami melaksanakan hal tersebut berdasarkan SP2D antara Direktorat PSMA Kemendikbud dengan Disdikbud kabupaten Muara Enim. Jadi tentang pelaksanaan swakelola tersebut yang menentukan yaitu Direktorat PSMA Kemendikbud RI, ada baiknya tanyakan ke sana.”ungkapnya. Senin (12/6/2017).
Ketua LSM Gerhana Muara Enim Muklis mengatakan bahwa untuk pembangunan fisik yang ada di SMA Negeri 3 Muara Enim ada beberapa titik gedung diantaranya ruang laboratorium ruang perpustakaan toilet siswa dan gudang dari jumlah rupiah yang dikeluarkan dari harga satuan meter nya mencapai Rp 2.323.992,. Harga ini sangat jelas terlalu tinggi dan terkesan adanya indikasi mark up.”ungkapnya.
“Bahwa dari total 2,2 miliar dana bantuan APBN 2016 sudah dikeluarkan sebesar 1,9 miliar lebih untuk pembangunan fisik. Hal ini kita nilai terlalu tinggi dan mengada-ada hanya sekedar untuk memberikan laporan perhitungan administrasi pertanggungjawaban pada laporan akhir pekerjaan sehingga terkesan bantuan yang didapat sudah sesuai dengan jumlah laporan keuangan yang dikerjakan.
Pekerjaan ini hanya akal-akalan oknum pejabat di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim karena jika dilihat pada laporan akhir pekerjaan yang bertanggung jawab adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim. Bukan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Muara Enim yang juga sekaligus sebagai ketua tim pembangunan USB Tersebut. “pungkasnya. (16/6/2017). (Editor Jon Heri)
