Terkait Kondisi Politik Saat Ini
Laporan: Meida Sari
PALEMBANG, Jodanews –
Problematika yang terjadi karena masalah politik yang disangkut pautkan dengan urusan keagamaan mendapat respon dari Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, dia mengimbau kepada masyarakat supaya tetap tenang dan bijak dalam menanggapi permasalahan tersebut.
“Masyarakat Indonesia itu hidup dalam kemajemukan. Apalagi dalam urusan keagamaan, kita khususnya umat Islam, haruslah mencerminkan Islam. Islamnya Indonesia, yang tetap menjunjung tinggi toleransi dan kebhinekaan,” ujar Agung disela acara Silaturahmi Kamtibmas di Mapolda Sumsel, Kamis (9/2/2017).
Bahkan demi merawat NKRI dan Pancasila, Polri dan TNI telah menggelar apel tiga pilar bersama pemerintah dan masyarakat lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya radikalisme khususnya di Kota Palembang.
Selain itu, apel tiga pilar juga mengantisipasi terjadinya aksi tawuran antar warga yang dapat terjadi dimana dan kapan pun. “Ada potensi pertengkaran dua kelompok warga, kalau ketiga pilar ini sudah mengetahui duluan, cepat mengambil tindakan, solusi dan lainnya. Sehingga, pertengkaran itu dapat dicegah atau dihentikan,” katanya.
Ia berharap, dengan adanya tiga pilar ini permasalahan sekecil apapun di kalangan masyarakat, dapat diselesaikan sehingga tidak meluas dengan cepat. “Dari struktur, memang sudah ada, tetapi kita juga perlu tingkatkan sinergi antar mereka. Agar, tugas di wilayah masing-masing dapat terselesaikan, dan mereka harus peka situasi yang berkembang di wilayah masing-masing,” katanya.
Namun, kata Agung, dalam menciptakan NKRI yang utuh masih memerlukan peran dari masyarakat luas, terutama dari para ulama dan tokoh masyarakat. Peran media juga sangat besar dalam menciptakan suasana yang kondusif.
Diakui Kapolda Sumsel, Agung, saat ini adalah era digital dan teknologi canggih. Pemberitaan dapat mengarah ke unsur negatif apabila masyarakat tidak bijak menanggapinya.
“Media itu sangatlah penting, karena Pemberitaan, isu negara dan lainnya dengan cepat dapat menyebar lewat media sosial atau media online. Masyarakat juga hendaknya tidak boleh langsung percaya saja. Tugas dari pemda dan polres di setiap daerah harus aktif dalam mencegah agar masyarakat tidak mudah terprovokasi,” beber Agung.
Dalam mencegah konflik berkepanjangan juga, setiap pihak harus bisa memilah dan memilih tindakan. Seperti saat ini sedang gencar dilakukan ajakan untuk ikut aksi 112 di DKI Jakarta.
“Kami mengimbau agar semua elemen dapat mengambil tindakan yang bijak. Adanya ajakan untuk aksi 112 harus dapat dicermati. Contohnya seperti, kalau ada Pilkada di Sumsel, lalu orang-orang dari Bengkulu, Jambi, Lampung dan lainnya datang dan ribut-ribut, padahal masyarakat sedang serius dan konsentrasi untuk Pilkada. Tentunya kita ingin Pilkada yang tenang? Sehingga agar pilkada berjalan demokratis, kita harus membantu menyukseskan kelancarannya. Kalau ada ajakan aksi, mari kita berfikir dengan logika,” jelasnya.
Sementara itu, Panglima Kodam II Sriwijaya Palembang, Mayjend TNI Sudirman mengatakan, saat ini NKRI sedang tidak stabil, seperti yang kita lihat sekarang begitu banyak permasalahan yang timbul. Untuk mengantipasi dan menanganinya bukan hanya peran TNI atau Polri melainkan juga butuh perhatian dari berbagai pihak.
“Menanggapi masalah di Indonesia saat ini, khususnya gejolak pilkada DKI Jakarta. Peran NU dan Muhammadiyah serta MUI sangatlah dibutuhkan. Semuanya sangat berperan dalam menjaga kedaulatan NKRI,” jelasnya.
Disebutkannya, Indonesia tidak hidup sendiri, ada banyak negara yang berada disekitar Indonesia. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia, harusnya semua yang ada didalamnya sama-sama konsisten dalam menjaga kemajemukan dan kebersamaan serta kerukunan bangsa.
“Jangan sampai ada yang mau menghancurkan bangsa dan kita tidak boleh diam saja. Semuanya harus bersatu demi kedaulatan NKRI,” ungkap Sudirman.
Disisi lain, Ketua Nadhlatul Ulama Provinsi Sumsel, Amri Siregar mengatakan, NU adalah organisasi yang sepenuhnya menjaga NKRI. “NU konsisten pada NKRI. NKRI adalah harga mati. Tidak boleh ada yang memecah belahkan, keutuhan bangsa adalah tugas kita bersama,” jelasnya.
Ditegaskan Amri, NU pada umumnya, dan NU di Sumsel pada khususnya, tidak akan mengirim massa ataupun ikut aksi pada 112 di DKI Jakarta. “Ini memang tidak bisa dilarang. Tapi NU sendiri tidak akan ikut dalam aksi itu. Tentunya kalaupun ingin membela Islam akan ada opsi lain, tidak dengan menggerakan massa,” terangnya.
Senada dengan NU, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumsel, Purmansyah mengakui, Muhammadiyah pun tidak akan turun dalam aksi 112 di DKI Jakarta. “Ini sudah diputuskan, kami tidak ikut aksi 112,” jelasnya.
Apalagi terkait dengan adanya permintaan untuk pengerahan massa, pihaknya menolak. Pertimbangan yang diambil Muhammadiyah yakni karena momen aksi itu sudah berdekatan dengan pilkada DKI Jakarta. Jika ini dilakukan maka suasananya tidak akan kondusif. Kita harus jaga agar pilkada nanti bisa berjalan demokratis.
“Harus ada masa jeda untuk masyarakat berfikir. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia tetap menghargai jika aksi tetap dijalankan. Namun setidaknya aspirasi tidak hanya bisa disampaikan melalui aksi massa saja, namun ada cara lain,” tandasnya. (editor elan)
