Laporan : Marshal
MUARA ENIM, Jodanews – Kantor Bappeda Pemerintah Daerah yang mestinya menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi atau tempat masyarakat meminta saran dan petunjuk, tempat pelayanan Publik yang prima Namun lain halnya dengan Ruang kerja kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda ) Muara Enim. Yang sangat ganjil kelihatanya, dengan adanya tulisan “Dilarang Masuk Kecuali Karyawan” Padahal Kantor tersebut merupakan tempat pelayanan masyarakat sebagai badan perencaan kabupaten. Sementara tokoh Masyarakat Muara Enim Hopandi Said yang juga mantan Anggota DPRD Muara Enim saat diminta tanggapan adanya Tulisan Dilarang Masuk Kecuali Karyawan, Menurutnya sangat disayangkan, “kantor Pemerintah Bukan kantor Perusahaan Pribadi, ini kantor tempat pelayanan terhadap masyarakat, yang seharusnya kantor ini terbuka untuk seluruh masyarakat yang hendak ber-urusan dengan Pemerintah. Saya sangat sayangkan adanya tulisan yang tertera di depan pintu ruang kerja Kepala Bapeda tersebut. Sama halnya, dikatakan, salah satu Pejabat di lingkungan Pemerintah Muara enim yang meminta namanya untuk tidak mau disebutkan, Hal seperti itu jelas menyalahi .Karena Kantor Pemkab merupakan tempat pelayanan, tapi kalu ada tulisan dilarang masuk artinya kantor tersebut adalah Kantor Pribadi tuturnya. Pada saat awak media hendak meminta keterangan dengan Kepala Bapeda, salah seorang staf yang tidak mau disebut namanya mengatakan bapak sibuk dan tidak dapat diganggu. Namun hal tersebut bukan satu atau dua kali saja menanyakan kepada staf Bapeda namun hampir setiap wartawan atau pun LSM yang hendak menghadap selalu beralasan yang sama. Terpisah Ketua Komisi satu DPRD Muara Enim Faizal Anuar SE, saat di konfirmasi terkait adanya tulisan tersebut mengatakan , Hal tersebut sangat tidak benar ,dan sangat bertentangan dengan penghargaan Reformasi Birokrasi dari Pemerintah Pusat , terkait masalah pelayan publik. “Saya minta agar seluruh Kantor Pemerintah yang ada tertulis seperti itu harus dilepas . Kantor Pemerintah adalah tempat pelayanan publik dan tempat warga masyarakat menyampaikan semua aspirasi. Tugas Pemerintah adalah melayani bukan untuk dilayani .kalau masih ada tulisan yang sama dikantor kantor pemerintah saya harap untuk dilepas,” tegas Faizal Anuar .(Editor Jonheri)
