Laporan Abiyasa / Humas Pemprov
PALEMBANG, Jodanews – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H Mukti Sulaiman meminta agar pengelolaan keuangan desa benar-benar diperhatikan secara akuntabel dan transparan agar tidak bermasalah dikemudian hari.
Agar pengelolaannya tidak bermasalah maka perlu adanya sosialisasi bagaimana cara mengelola keuangan dan aset desa ini supaya tepat sasaran ini.
“Tahun ini Sumsel mendapatkan dana sebesar 1,7 triliun dan sangat besar. Yang paling kecil adalah daerah Pagaralam di bawah 1 triliun. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana cara mengelolah keuangan dan aset desa ini supaya tepat sasaran dalam arahan Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal guna memperkuat ekonomi di sektor ekonomi masyarakat desa,“ ujar Sekda Mukti Sulaiman saat membuka seminar nasional mewujudkan pengelolahan keuangangan dan asset desa yang akuntabel dan transparan di Graha bina Praja Auditorium Sumsel, Kamis (25/8).
Ditegaskan Sekda, kalau pelaksanaan ini tepat sasaran, tepat penggunaan berarti dalam waktu 5 tahun saja sudah terasa perubahannya, dan pengelolahan keuangan ini ada aturanya. “Diharapkan dengan seminar ini perlu diimplementasikan di daerah dan desa masing-masing agar dapat memberikan kontribusi dan penjelasan yang akurat demi untuk kesejahteraan masyarakatr,“ kata Mukti.
Dia menjelaskan, saat ini Pemprov sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Meski dana bantuan dari pemerintah pusat tidak besar pembangunan harus tetap jalan seperti mulai dari arena motor GP dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api. Sebagian besar pembangunannya tidak menggunakan dana APBD tapi melalui perusahan-perusahan besar atau BUMN yang ada di Sumsel. “Kemudian pembangunan LRT, dananya sebesar Rp 18 triliun dan semua dananya dari Kementerian Perhubungan RI dan banyak pembangunan-pembangunan lainnya. Intinya pergerakan perekonomian di Sumsel ini terbilang masih cukup normal dan stabil,” tegasnya
Sementara itu Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan, Lalu Hendri Yujana mengatakan, mengenai asst dan keuangan desa bahwa semua daerah harus mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kami ingin Provinsi Sumatera Selatan menjadi contoh bagi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia baik untuk provinsi, kabupaten, kota maupun desa,” ujarnya. Menurutnya, tantangan mendesak Pemda hari ini adalah era penguatan PAD dalam APBD. Kemudian penguatan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, perubahan regulasi pengelolahan barang milik daerah atau aset daerah. (Editor Jon Heri)
