Laporan : Armadi
BANYUASIN, Jodanews-Terkait dirinya di sebut-sebut dalam surat protes Forum Kepala Desa Kecamatan Betung yang ditujukan ke Bupati Banyuasin tentang penundaan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Betung dirinya merasa tidak pernah membuat surat tersebut, selain itu juga dirinya mengaku hanya sebagai Anggota dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta(BMPS). “Itu semua tidak benar, yang berhak menyurati itu Ketua BMPS bukan saya, saya ini cuma anggota mana berani mem buat keputusan tanpa persetujuan dari ketua yaitu Pak Drs. Muhammad Akip SK,” ujar Mujiono kepada Jodanews.com, Selasa (21/6),di ruang kerjanya. Dikatakanya dalam pemberitaan kami BMPS Kabupaten Banyuasin menjegal akan didirikanya SMK Negeri Betung itu tidak benar sama sekali, yang benar itu BMPS sebagai mitra pemerintah dan terdaftar cuman memberikan pandangan kepada Bupati Banyuasin. Dan Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin dalam surat No : 077/BMPS/BA/III/2016 pada tanggal 01 Maret 2016 lalu. “Adapun isi surat pandangan kami itu iyalah, bahwa pembangunan USB SMK sebaiknya didirikan di tempat yang belum ada SMK Negeri maupun Swasta mengingat di kabupaten ini masih ada 7 kecamatan lagi yang belum memiliki SMK yang tujuanya untuk pemerataan pendidikan di kabupaten Banyuasin,”t erangnya. Dari itu lanjut. Muji, dirinya meminta kepada Ketua Forum Kepala Desa atau siapapun agar jangan membuat opini publik yang kesanya menyudutkan seseorang sehingga membuat kita menjadi terpecah belah. “saya berharap kedepan jangan ada lagi opini yang kesanya memojokan seseorang, mari kita saling rangkul dan saling bahu membahu demi kemajuan pendidikan di kecamatan Betung ini, dengan adanya surat protes dari Forum kades tersebut, kami sangat mengakpresiasi atas keperdulian mereka terhadap pendidikan di kecamatan betung ini”pungkasnya.(Editor Jonheri)
