Laporan Maidi
OGAN ILIR, Jodanews.com- Dianggap tidak rasional dan mencurigakan adanya indikasi kongkalikong antara pengawas lapangan dan Kontraktor yang berpotensi merugikan Negara, LSM Jejak meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turun ke lokasi Proyek Jembatan senilai Rp1.359.209.000 Di Desa Pulau Negara Kecamatan Pemulutan Barat Kode Lelang 1418357 dengan nama kegiatan Pembangunan Jembatan Besi Pulau Negara – Sarang Elang Tahun 2018.
Ketua Lsm Jelajah Kasus (Jejak) Yasandi meminta kepada BPK RI untuk melakukan uji petik terhadap Proyek Jembatan senilai Rp1.359.209.000 Di Desa Pulau Negara Kecamatan Pemulutan Barat Kode Lelang 1418357 dengan nama kegiatan Pembangunan Jembatan Besi Pulau Negara – Sarang Elang Tahun 2018. “Saya menduga pembangunan jembatan ini salah titik, karena saya selama tiga tahun anggaran ini selalu memperhatikannya mulai dari 2016 sampai dengan 2018, yaitu tahun 2016 dianggarkan peningkatan Jalan dan jembatan Pulau Negara- Sarang Elang dengan nilai lebih kurang 1 Miliar dengan melakukan pebimbunan , pada tahun 2017 di anggarkan lagi dengan judul yang sama dengan anggaran 1.9 M dikerjakan Cv. Nur,” terangnya. Lanjut Yasandi, mirisnya pada tahun 2018 ini dianggarkan lagi dengan judul sama dikerjakan oleh CV Mitra karya namun bukan diruas Jalan tersebut tetapi dipinggir jalan Kabupaten dekat kantor BPP Kecamatan dengan kontrak Rp1.359.209.000 (Bangun baru satu buah jembatan, bukan di ruas Pulau Negara-bangsa Sarang Elang namun di Desa Pulau Negara saja-red) , selain itu Nilai 1,35 Milyar diduga terlalu mahal untuk satu buah jembatan yang sudah dibangun saat ini dan hampir selesai.
“Ada dugaan Mark-up harga, ditambah lagi Panitia lelang saat ini pada (20/9/2018) lalu mengumumkan tender lagi dengan nama Pembangunan jembatan Pulau negara menuju Bidan Desa dengan pagu 500 juta, ini mau dibagunkan dititik mana lagi, membingungkan,” kata Ketua Lsm Jejak ini pada Jodanews.com minggu (23/9/2018).
Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi klarifikasi dari pihak Dinas PU Penataan Ruang, Kepala Dinas Ir Juni Eddy yang dihubungi via ponsel belum aktif. (Editor Jonheri)
