Laporan Kholiq
PALEMBANG, Jodanews.com – Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Sumsel di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel di Jakabaring diwarnai aksi demo ratusan masa.
Ratusan masa yang melakukan aksi demo tersebut mendesak KPU untuk menjadi penyelenggara yang jujur dan amanah dalam melakukan tugas.
“Kalau Gubernur dan wakil Gubernur terpilih nantinya menang karena kecurangan, KPU Sumsel harus bertanggung jawab,” kata Koordinator Aliansi Pemuda Peduli Palembang, Ruben selaku koordinator lapangan (Koorlap), Minggu (08/07/2018).
Dengan membawa beberapa spanduk bertuliskan “Bahwa penyelenggara tidak memiliki legalitas formal, sebab seluruh PPK, PPS, KPPS di kota Palembang tidak memiliki SK penetapan untuk penyelanggaraan Pilgub Sumsel”. “Siapapun Gubernur Sumsel terpilih kita akan dukung, asal sesuai UUD dan tidak cacat hukum,” teriak Ruben sambil melakukan orasi penolakan melalui pengeras suara.
Senada disampaikan Koordinator aksi (Korak) Rudi Indaiarta dimana pihaknya tidak akan menerima hasil Pilgub Sumsel, dimana menurutnya pihak PPK dan PPS tidak dibiayai Palembang dan tidak dari anggaran KPU Sumsel.
Ratusan massa juga menolak, jika aksi ini dikerahkan dari paslon Gubernur dan wakil Gubernur Sumsel yang kalah, dan pihaknya menuntut dilaksanakannya Pilkada ulang khususnya di kota Palembang. “Kami minta PSU dilaksanakan di Palembang, hal itu bisa dilaksanakan jika menenuhi unsur TMS (Terstruktur, Masif dan Sistematis),” tegas dia.
Ditambahkannya, KPU Sumsel dinilai tidak memiliki legalitas hasil Pilkada di Sumsel, sehingga pihaknya minta proses rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Sumsel dihentikan.
“Kami minta tidak boleh perhitungan di dalam, kalau masih kami meringsek ke dalam. Ini aksi kami pertama dan besok- besok akan lebih besar jika tuntutan kami tidak dilaksanakan,” tutup Ruby.
Aksi tersebut dikawal ketat ratusan personil dari Polda Sumsel dan Polresta Palembang dan diback up TNI dari Kodam II Sriwijaya dan Sat Pol PP. (Editor Jon Heri)
