Laporan Idham
LAHAT, Jodanews.com – Perselisihan antara PT MHP (Musi Hutan Persada ) dengan warga Merapi Timur yakni Desa Arahan dan Gedung Agung masih terus berlanjut dan berbuntut panjang. Bahkan pertemuan telah digelar 54 kali.
Pertemuan yang ke-54 ini berlangsung di ruang Oproom Pemkab Lahat Jumat (22/2) pukul 15.30 WIB. Hadir Bupati Lahat Cik Ujang SH, Asisten 2 Drs Suhirdin MM, Taupan Syarif GM Humas PT MHP, Jossy Kasi Op Polres Lahat, AKP Herli Kapolsek Merapi, Kapten Inf Subianto Danramil Merapi, Hartawan Plt PU PRKPP dan pihak yang berkompeten dengan masalah tersebut.
Tampaknya pertemuan ke 54 kali ini akhirnya membuahkan hasil. Dalam pertemuan tersebut Bupati Lahat Cik Ujang SH menegaskan kepada pihak MHP untuk tidak menekan masyarakat. ‘’Kalau itu haknya kembalikan saja. Saya harap jangan ganggu masyarakat Lahat. Sebab tidak mungkin mereka yang mengambil hak perusahaan dan tidak usah diperpanjang itu menambah masalah. Tapi kalau warga salah silakan masukan ke dalam sel. Untuk itu dihimbau kepada perusahaan yang ada di Lahat salah satunya MHP tolonglah hati nurani Anda. Juga kepada masyarakat Arahan dan Gedung Agung kelolalah lahan dengan baik dan jangan dijual,’’ tegas Bupati
Sementara itu Taupan Syarif dari pihak MHP menegaskan apapun keputusan pemerintah akan ikut. ‘’Sambil menunggu revisi, kami akan siap. Kalaupun sudah keluar SK dari Kementrian Kehutanan, apapun keputusannya dari areal dikurangi lahan kita, dan kami tidak ingin berlama- lama konflik dari lahan 65,68 H,’’ ujarnya.
Senada dikatakan Taufik dari Balai Kemantapan Kawasan Hutan, secara yuridis mengurai permasalahan masalah hutan termasuk masalah MHP, terkait masalah ini ada yang ingin diperjelas bahwa luas areal 131 hektar merupakan Kawasan hutan Semanggus dan di antaranya 65,68 Hektar. (Editor Jon Heri)
