#Tuntut Hentikan Operasi Taksi Online Berbasis Daring
Laporan Meyda Sari
PALEMBANG, Jodanews – Sebanyak 500 sopir angkot kembali melakukan aksi untuk menghentikan operasional taksi online yang berbasis dalam jaringan (Daring). Aksi ini dilakukan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Aksi ini dimulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel sebagai titik pertemuan dan dilanjutkan long march menuju Pemprov Sumsel. Rabu, (27/9/2017).
Dikatakan Koordinator Aksi, Syafruddin Lubis ia mengatakan, kedatangan aksi sopir angkot ke Kantor Gubernur ini untuk menuntut dan meminta pemerintah agar menghentikan sementara operasional taksi daring atau online selama belum dikeluarkannya keputusan dari pemerintah pusat.
“Kami meminta sementara agar taksi online ini ditutup dulu, karena jika tidak dilakukan maka ditakutkan akan terjadi tindakan diluar dugaan,”tegasnya.
Sebagai pemerintah diharapkan ada tindakan tegas dengan mengeluarkan sementara Peraturan Gubernur (Pergub) sehingga kondisi dapat terjaga. “Aksi ini kami lakukan dengan damai tapi jika tidak didengarkan maka kami tidak tahu apa yang akan terjadi kedepannya,” singkatnya.
Sementara itu, Ari salah satu peserta aksi yang merupakan sopir angkot menambahkan dengan adanya taksi daring atau online pendapatannya berkurang bahkan sehari hanya mendapatkan Rp20 ribu. “Bagaimana kami menghidupi anak kami yang sekolah dan juga ingin makan,” katanya.
Jika taksi online ini dibiarkan tentunya akan semakin memperberat sopir angkot. Bahkan, lama kelamaan angkot akan habis. Padahal, pihaknya selalu dibebankan dengan pembayaran trayek dan izin lainnya. “Karena itu, kami minta untuk ditutup sementara taksi online,”katanya.
Disisi lain, Kapolresta Palembang Kombes Pol Wahyu Bintono Hari Bawono menerangkan, setidaknya ada 7 perwakilan taksi konvensional yang mereka terima dalam aksi tersebut dan tidak aksi anarkis yang mereka lakukan.
“Surat pemberitahuan adalah agar pemerintah menindak angkutan online. Kita menghimbau agar warga masyarakat dan pengemudi angkutan online tidak mudah terpancing berita di medsos agar situasi tetap kondusif. Bila ada pihak yang melakukan sweeping berdampak pada situasi akan kita tindak tegas,”tegasnya.
Akibat aksi demo ini lanjutnya, membuat para sopir angkot tidak bekerja seperti biasa sehingga ada beberapa titik membuat penumpang terlantar namun pihak pemerintah langsung menyiapkan bus transmus. “Hari ini ada 510 orang personil TNI Polri kita terjunkan untuk mengamankan lokasi. Kita juga melakukan patroli dan himbauan bagi para pengemudi angkutan online dalam hal mematuhi aturan,”katanya.
Dalam aksi unras diKantor Gubernur Sumsel telah dilakukan pengamanan sebanyak 301 Personil, 1 SST Sat Brimob Polda Sumsel dan 1 SST Dit Sabhara Polda Sumsel. Pengaman dipimpin oleh Kabag Ops Polresta Palembang Polresta Palembang Kompol Maruly Pardede Sik serta personil gabungan Polda Sumsel dengan Polresta Palembang serta Polsek-Polsek. (Editor Jon Heri)
