Laporan Abiyasa/Kodim 0734
JODANEWS,- Yogyakarta – Kegiatan memeriahkan hari kemerdekaan sudah banyak yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, itu mulai dari pemeritah pusat hingga tingkat RT, dari pejabat hingga rakyat jelata. Banyak kegiatan yang diselenggarakan. Itu semua tujuannya adalah untuk mengungkapkan rasa sukur bahwa bangsa Indonesia sudah terbebas dari penjajahan.
Dalam rangka memeriahkan kemerdekaan RI ke 72 Kodim 0734/Yogyakarta menyelenggarakan pentas drama kolosal dengan judul KEmbalinya Jogja Ke Pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia”. Acara yang diselnggarakan di halaman Balaikota Yogyakarta. Kamis (17/8/2017).
Letkol Inf Rudi Firmansyah, S.E.,M.M, yang sebagai Komandan Kodim0734/Yogyakarta menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya drama kolosal adalah untuk mengucapkan rasa syukur, bahwa saat ini bangsa Indonesia sudah merdeka. Kita sebagai generasi penerus harus mengisi dengan baik.
Dipilihnya kisah sejarah Kembalinya Jogja Ke Ibu Pertiwi Indonesia adalah untuk mengingatkan kepada generasi muda harus tahu sejarah didaerahnya sebab dengan mengetahui sejarah yang benar maka akan membawa kedamaain bangsa ini, akan tetapi jika generasi muda mengetahui sejarah yang salah bisa menimbulkan masalah dikemudian hari.
GERBANG kemerdekaan Republik Indonesia memang sudah dimasuki sejak 17 Agustus 1945. Tapi sejak itu belum juga Belanda mau angkat kaki dari bumi nusantara. Baru pada 29 Juni 1949, segenap rakyat Indonesia bisa mengawali kebebasan dari cengkeraman dan agresi Belanda.
Ya, hari ini, 29 Juni 66 tahun yang silam, Belanda menarik seluruh kekuatan militernya dari Yogyakarta, Ibu Kota RI saat itu dan pasukan TNI juga berangsur memasuki kota Yogyakarta hingga dikenal sebagai peristiwa bersejarah besar, “Yogya Kembali”.
Pemerintah RI dengan dipegang sementara oleh Menteri Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX, dikembalikan sejak pemerintahan dipindah dari Jakarta ke Yogya, 4 Januari 1946.
Perjanjian Roem-Roijen, diperkuat dengan perundingan tiga pihak antara Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) atau Majelis Konsultatif Federal, Indonesia dan Belanda yang diawasi perwakilan PBB, mengharuskan Belanda menarik mundur pasukannya, sejak Agresi Militer II, 19 Desember 1948.
Peristiwa Serangan Oemoem 1 Maret 1949, ikut mendorong dunia internasional meyakini bahwa RI dan TNI masih ada, kendati Belanda mempropagandakan sebaliknya.
Tapi setelah sekian perundingan akhirnya sampai pada masa puncaknya pada 29 Juni 1949, di mana Kota Yogyakarta dikosongkan tentara Belanda. Berangsur-angsur pula para ‘pentolan’ negara kembali ke Yogya.
Tentunya peristiwa ini bukan hanya milik Yogya semata, tapi juga segenap bangsa Indonesia. Jalannya pemerintah baru resmi dikembalikan pada 1 Juli 1949, disusul kembalinya Presiden Soekano dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Pemerintahan resmi dikembalikan setelah Menteri Luar Negeri ad interim Syafrudin Prawiranegara yang sebelumnya memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat, mengembalikan mandatnya pada Wapres Hatta.
Di sisi lain, kendati TNI mulai memasuki Yogyakarta sejak akhir Juni, Panglima Besar Jenderal Soedirman baru memijak Yogyakarta lagi dari wilayah gerilyanya, selang beberapa hari setelah dipanggil Presiden Soekarno.
Tapi perjalanan RI mendapati pengakuan kedaulatan dari Belanda masih memakan waktu beberapa bulan ke depan, tepatnya pada 27 Desember 1949.
Demi mengenang peristiwa bersejarah “Yogya Kembali”, berkat gagasan Kolonel Soegiarto yang di kemudian hari menjadi Wali Kota Yogya pada 1983, dibangun Monumen Yogya Kembali pada 29 Juni 1985, diiringi upacara penanaman kepala kerbau dan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan HB IX.
Peristiwa besar dalam sejarah Indonesia ini juga diabadikan dalam sebuah monument atau tetengger “Yogya Kembali” di depan Hotel Inna Garuda, Jalan Malioboro, Yogyakarta, di mana dalam bongkahan batu itu tertulis:
“Dengan jaminan tidak ada letusan senjata, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memutuskan di sini lah garis batas penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia, tertanggal 29 Juni 1949”.(editor Jon Heri)
