Laporan : Idham/Abiyasa
LAHAT, Jodanews — Melalui laporan Kegiatan Dana Aspirasi Anggota Dewan lahat yang Teraplikasi melalui fisik proyek tahun 2017 yang disampaikan Aliansi LSM Peduli lahat ke Kajati Sumsel segera dapat mengusut adanya dugaan Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme secara berjamaah yang dilakukan para wakil rakyat yang duduk di DPRD kabupaten lahat. Kordinator Aksi Suyono SSos menyampaikan dalam orasinya (10/8) agar para penegak hukum untuk segera dapat megusut secara tuntas permainan kotor anggota DPRD Lahat dengan mengatasnamakan dana Aspirasi dewan yang teraplikasi melalui paket proyek, dengan dana senilai Rp.120 Milyar terbagi untuk 40 Anggota dewan dimana masing masing dewan mendapat jatah perorang 15 paket aspirasi dengan nominal secara keseluruhan sebesar Rp.3 milyar. Begitu juga yang disampaikan Wakil Kordinator Aksi Aprizal Muslim Sag dugaan Proyek Aspirasi DPRD kabupaten lahat adalah bentuk korupsi berjamaah yang teroganisir mulai dari perecanaan penganggaran pengerjaan dan pengawasan secara sistematis sarat dengan KKN yang menguntungkan diri sendiri, kelompok dan golongan dan tidak sesuai dengan pungsi juga wewenang DPRD sebagaimana pungsi pengawasan dan kontrol yang diamanahkan Undang Undang. Dimana dengan dalih dana aspirasi rakyat para Wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD berlomba lomba mencari keuntungan pribadi dengan menghabiskan Anggaran APBD mengatasnamakan Aspirasi Rakyat. Masih menurut Aprizal, “kiranya rakyat dapat buka mata dan telinga bahwasanya selama ini rakyat kita telah dibodohi dan dikelabui, Seperti paket aspirasi milik anggota dewan saudara Jh dari Partai Nasdem yang dikejakan oleh CV .Cahaya Ronal dimana Direkturnya anak kandungnya sendiri hal ini terlihat jelas mengarah kepentingan pribadi demi untuk memperkaya diri sendiri,”jelas Aprizal. LSM Peduli Lahat meminta Dengan terkuaknya dugaan korupsi berjamaah para anggota dewan lahat, rakyat dan penegak hukum saling bahu membahu untuk dapat membongkar dugaan permainan kotor para wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD lahat dengan mengatasnamakan aspirasi rakyat yang telah merugikan keuangan negara melalui APBD tahun 2017 pungkasnya. Massa diterima Kasi Penkum II Kajati Sumsel Rudi Iskandar SH, “terimakasih atas laporanya, laporan ini akan segera kita tindak lanjuti sesuai hukum . Untuk prosesnya tunggu tiga atau satu minggu ini ,tunggu perintah pimpinan pihak kejaksaan siap turun kelokasi katanya. (Editor Jonheri)
