Laporan Hasan Basri
PALEMBANG, Jodanews – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan (Sumsel) membuka layanan pengaduan sertifikasi bagi guru, Pasca adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar dana sertifikasi di Dinas Pendidikan Sumsel, “Kita buka layanan pengaduan di seluruh kab/kota termasuk PGRI Sumsel. Guru bisa datang langsung ke kantor atau bisa juga lewat SMS, WA atau telepon,” terang Ketua PGRI Sumsel H.Ahmad Zulinto, S.Pd.MM.
Dia menegaskan, , guru yang ingin mengurus dana sertifikasi tidak dibebankan biaya tambahan alias gratis, dana sertifikasi merupakan hak tenaga pendidik dan merupakan tanda terima kasih pemerintah kepada guru.. “Kita menghimbau kepada guru agar tidak perlu khawatir sertifikasi tidak cair, asalkan jam mengajar 24 jam dalam seminggu dan mengantongi 24 jam. Jika syarat itu sudah terpenuhi, haram hukumnya memakan dana sertifikasi,” tegasnya.
Dia pun menilai, proses mengurus sertifikasi tidak sulit. Di Palembang, guru tidak perlu melampirkan portofolio namun cukup surat pernyataan kepala sekolah yang menyatakan jika guru bersangkutan sudah mengajar 24 jam/minggu. “Tidak ada uang terima kasih selama mengurus sertifikasi, itu hak guru. Oleh karena itulah, PGRI membuka layanan pengaduan sertifikasi baik guru TK hingga SMA. Karena namanya guru tidak ada tingkatan, semuanya sama,” ujarnya.
Dia pun cukup menyayangkan jika ada oknum yang membebani guru saat mengikuti pelatihan untuk mendapatkan dana sertifikasi. Pelatihan tersebut sudah seharusnya difasilitasi pemerintah tanpa dibebani kepada guru. “Tidak ada namanya guru harus bayar untuk ikut pelatihan sertifikasi, harusnya pemerintah yang memberikan dana pembinaan guru, bukan sebaliknya. Bayangkan saja, jumlah guru di Palembang saja sekitar 12.000 orang, dan 70% dari jumlah itu sudah sertifikasi. Kita berharap jangan main-main dengan uang guru ini, tugas mereka itu berat untuk mencerdaskan anak bangsa agar tidak ada lagi rakyat Indonesia bodoh dan keterbelakangan,” katanya
