Rektor
Laporan Hasan Basri
PALEMBANG, Jodanews –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyuarakan wacana Penunjukan langsung rektor Perguruan Tinggi oleh presiden mendapat sambutan yang pro dan kontra diktif. Mulai dari isu Pancasila, isu politik hingga menjaga marwah rektor agar tetap disiplin dalam isu radikalisme, terorisme hingga komuninme yang santer tersebar didunia maya.
Menanggapi hal tersebut Rektor Universitas Sriwijaya Prof DR Ir H Annis Saggaf menyambut hal tersebut secara baik, jika memang seharusnya Presiden yang akan mengambil kebijakan. Menurutnya, ini bukan hal baru karena jauh sebelum itu Rektor dipilih oleh senatvdengan tiga nama kemudian diajukan ke Kementrian untuk kemudian di SK kan oleh Presiden. “Barangkali ini bukan sesuatu yang baru ya, tapi menurut saya bukan semua Presiden, tapi SK nya saja yang diketahui Presiden,”terang Annis, kemarin.
Sambung Annis jika ini dikaitkan dengan isu Pancasila, dirinya menilai hal tersebut tak begitu berkorelasi, apalagi kondisi Indonesia sebetulnya tak seperti yang dibayangkan saat ini. Anis malah menyoroti bahwa wacana ini adalah demi kemajuan out put dari Perguruan Tinggi yakni pascamahasiswa. Wacana pemilihan Rektor hanyalah teknis. “Tapi saya pikir, Presiden punya maksud positif mengenai mekanisme ini. Apalagi ini kan baru ujaran dari Mendagri,” jelas Anis.
Lain halnya Pengamat Pendidikan DR Syarwani Ahmad bahwa dirinya menilai bahwa Presiden sudah banyak pekerjaan, ditambah harus memilih Rektor. Syarwani yang juga Rektor PGRI Palembang ini melihat bahwa ini bukan langsung ketuk palu akan tetapi masih perlu penggodokan. Namun pada prinsipnya apapun kebijakan Presiden tentu adalah hak prerogratifnya. “Saya selaku Rektor juga menyambut baik, hanya saja ada apa wacana ini muncul,” terangnya.
Disinggung mengenai Pesta demokrasi 2019, Syarwani cukup menyoroti hal tersebut apalagi jika hitungan-hitungan massa cukup banyak dikalangan mahasiswa. Bisa saja itu terjadi, namun dirinya tak kemudian menganggap hal tersebut terlalu jauh. “Jika massa satu universitas saja sudah 30.000 tentu itu sangat banyak, itu baru satu bagaimana jika semua,” tandasnya.
Syarwani sebagai Rektor juga masih mengkaji secara mendalam nantinya jika pendidikan dikaitkan dengan unsur politik. Apalagi diakui memang satu tahun lagi genderang perpolitikan mulai ditabuh. “Kalau saya, nanti saya kaji lagi karena tidak bisa pendidikan dicampur dengan politik,”pungkasnya. (Editor Jon Heri)
