# Pemkab OKI Dinilai Tidak Tepat Sasaran Beri Bantuan Bibit Ikan
Laporan : Gelek Jhon
KAYUAGUNG, Jodanews – Bantuan benih bibit Ikan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) melalui Dinas Perikanan dan Kelautan setempat kepada masyarakat Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau (SP) Padang OKI, dinilai tidak tepat sasaran dan terkesan tebang pilih.
Akibatnya, pemberian bantuan ini justru menjadi polemik dan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat, lantaran penerima bantuan mayoritas bukanlah masyarakat yang kurang mampu atau keluarga pra sejahtera, serta seakan dimanfaatkan oleh segelintir oknum demi kepentingan politik mereka.
Bagaimana tidak, sebab berdasarkan keterangan Zaleha, anggota BPD Pemerintahan Desa Bungin Tinggi, pihaknya tidak dilibatkan, bahkan tidak mengetahui seperti apa, bagaimana dan menggunakan data yang mana proses penerima, serta pendistribusian bantuan.
Yang jelas, menurutnya, mereka yang mendapatkan bantuan tersebut mayoritas bukanlah masyarakat kurang mampu atau pra sejahtera, seperti dan sesuai data yang dimiliki pihaknya. Tetapi merupakan hasil pendataan sepihak dan rekayasa sejumlah oknum demi kelancaran politiknya.
“Informasi yang kami dapat, seribu ekor benih bibit ikan patin per KK dalam setiap kelompoknya dan di desa ini ada sekira 10 kelompok, yang dalam satu (1) kelompok ada sekitar 10 atau 15 KK,” ujarnya, Kamis (1/6/2017).
Kalau dibandingkan dengan total keseluruhan jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di desa ini, katanya lagi, jauh dari kata cukup dan adil merata. Sebab di desa ini ada disekitar 674 KK berdasarkan data penerima beras raskin.
“Kita bukannya tidak berterima kasih kepada pihak Pemkab OKI karena telah memberikan bantuan untuk warga disini, cuma permasalahannya kenapa pihak pemerintah desa tidak dilibatkan. Ya, paling tidak mengenai data penerima bantuan sehingga betul-betul tepat sasaran,” tandasnya.
Dengan demikian, lanjutnya, tentu tidak akan terjadi kecemburuan sosial di tengah masyarakat, sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat benar-benar dapat mereka rasakan. Serta jangan sampai upaya tersebut justru dianggap sebagai bentuk ketidakadilan pemerintah lantaran dimanfaatkan oleh sejumlah oknum demi kepentingan pribadi mereka.
“Penerima bantuan ini rata-rata mereka yang memilih oknum anggota dewan tertentu. Nah, apakah jadinya kalau ternyata bantuan ini diatasnamakan beliau bukannya Pemkab OKI,” Sindirnya.
Sementara itu, Na, salah satu warga setempat mengatakan, dirinya mengaku memang benar pada bulan Mei 2017 telah mendapat seribu ekor benih bibit ikan patin beserta pakan sebanyak 60 Kg dengan ukuran pakan disesuaikan usia bibit ikan.
“Seribu ekor per KK, dan dalam kelompok kami ada 15 KK, berarti ada 15 ribu ekor yang diberikan kepada kelompok kami,” akunya.
Waktu menerima bantuan, kata dia lagi, kami hanya disuruh tanda tangan dan saat itu memang ada orang yang katanya sih dari pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan panitia mengingatkan agar jangan lupa pada pemilihan nanti agar kami pilih kembali anggota dewan itu. Sebab, beliau lah yang mengupayakan bantuan bibit ikan.
“Jangan lupa nanti dipilih lagi, sebab beliau lah yang mengupayakan bantuan bibit ikan ini,” ujarnya menirukan perkataan petugas saat memberikan bantuan tersebut.
Terpisah, Yudi Segara selaku Kepala Desa Bungin Tinggi mengatakan, ia tidak mengetahui kalau ada bantuan bibit ikan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten OKI. Sebab, tiba-tiba saja ada. Padahal ia merasa tidak pernah menandatangani proposalnya.
“Dan memang bantuan tersebut tidak tepat sasaran, karena sudah banyak masyarakat yang datang dan mengeluh kepada saya. Bahkan masyarakat bilang ke saya kalau mereka kecewa dengan pemerintah OKI, sebab terkesan tebang pilih,” katanya.
Kami sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tetapi menurutnya, yang disayangkan kenapa tidak melibatkan pemerintah desa sehingga masyarakat kecewa. Oleh karena itu, diharapkan kedepan pemberian bantuan semacam itu tentunya harus melihat masyarakat mana yang wajib dibantu maupun tidak, sehingga betul-betul tepat sasaran.
“Pihak dinas juga harus lebih teliti dalam memilih koordinator di lapangan, sebab banyak yang mendapat bantuan bibit ikan tersebut merupakan dari masyarakat mampu,” tegasnya.
Seharusnya, lanjutnya, dalam memberikan bantuan harus didata melalui kepala desa terlebih dahulu agar yang menerima itu benar-benar layak dan membutuhkan.
“Kalau seperti ini kan menjadi dilema bagi kita selaku pemerintahan desa. Sebab, disatu sisi kita harus mendukung program pemerintah kabupaten, tetapi nyatanya inilah yang terjadi.(Editor Jon Heri)
