Laporan : Iman Santoso
MURATARA, Jodanews- Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar aksi demo menuntut Wakil Bupati ( Wabup ) H Devi Suhartoni dan Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kab Muratara untuk mundur dari jabatannya. Aksi demo tersebut berlangsung di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara, Senin (10/4) pukul 10.00 Wib. Aksi demo berjalan tertib dan lancer. Lubis Jaya salah satu perwakilan aksi demo dalam orasinya menuntut Wakil Bupati H Devi Suhartoni untuk mundur dari jabatannya karena dianggap melanggar UU No 32 Tahun 2014.
“Kami masyarakat Muratara menuntut Wakil Bupati H Devi Suhartoni Untuk mundur dari Jabatannya karena sudah melanggar UU No 32 tahun 2014 dengan membuka lahan perkebunan di Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit untuk kepentingan kampanye Pemilihan bupati tahun 2020, ” Kata Lubis.
Ditempat yang sama Koordinator Aksi lapangan, H Syarkowi Wijaya dalam orasinya di hadapan massa aksi rencananya hari ini akan menutup Jalan Lintas Sumatera ( Jalinsum ) tetapi dirinya melarang untuk tidak menutup jalan tersebut selagi aspirasi kita hari ini diterima dengan baik. Dirinya berharap hadirnya bupati, Wabup serta Sekda Muratara dalam aksi kami ini. Kami dari masyarakat Muratara, Lahirnya Muratara ini penuh dengan pengorbanan dan penuh dengan darah, Kapanpun kami siap mati demi Muratara.
“Lahirnya Muratara sekarang ini penuh dengan pengorbanan dan penuh dengan darah, karena dalam pembentukan Kabupaten Muratara ini memakan empat korban nyawa melayang serta 14 orang cacat seumur hidup. Dan kalau tidak memakan korban, Sampai sekarang Muratara tidak mungkin akan menjadi kabupaten,” Ungkap Syarkowi dengan nada menggebu-gebu.
Lebih lanjut Syarkowi menjelaskan, masalah Gardu Induk ( GI ) seharusnya di tahun 2016 yang lalu sudah selesai, mengapa sampai sekarang belum juga selesai, Dirinya menduga Sekda Muratara Abdullah Matcik menghambat pembangunan Gardu Induk meminta jangan ada pihak yang menghalangi -halangi proses realisasi pembangunan Gardu Induk (GI) untuk Kabupaten Muratara ini. “Rencana pembangunan dan penyerahan sudah disepakati pada tahun 2016 lalu. Namun, hingga sampai saat ini GI tersebut belum diserahkan karena dihalangi dan dihambat oleh Abdullah Matcik,” Jelas Syarkowi
Ditambahkan Syarkowi, Para massa aksi juga menuntut Pemkab Muratara agar menaikkan gaji para Tenaga Kerja Sosial (TKS) yang bekerja di lingkungan Pemkab Muratara. Mereka menilai gaji TKS saat ini sangat kecil yakni hanya Rp 350 Ribu perbulan. “Kita meminta kepada Pemkab untuk menyamakan gaji TKS saat ini dengan awal ketika mereka pertama mengabdi di lingkungan Pemkab Muratara. Bahkan kalau dihitung dengan waktu kerja 8 jam perhari, itu tidak sebanding,” Ujar Syarkowi.
Massa aksi juga menilai pengangkatan Sekda Kabupaten Muratara Abdullah Matjik harusnya dilakukan melalui mekanisme proses lelang. Karena saat itu ada tiga calon yang mengikuti proses seleksi. Namun karena adanya kongkalikong akhirnya jabatan tersebut tanpa dilakukan proses lelang. “Yang paling parah ketika dia telah menjabat sebagai Sekda, Anaknya yang baru golongan III C seharusnya belum pantas menjabat Kepala Bidang (Kabid) namun kenyataanya sudah diangkat menjadi Kabid, ” Ucap Syarkowi.
Mereka juga sempat menyinggung jika Wakil Bupati Muratara Devi Suhartoni telah melanggar UU No 32 Tahun 2014 karena membuka perkebunan di Karang Anyar untuk kepentingan Kampanye Pilkada. Syarkowi menegaskan aksi yang mereka lakukan saat ini tidak ada niat untuk menjatuhkan Bupati Muratara yang syah, Pihaknya tidak menginginkan Muratara di obok-obok oleh orang luar. Mereka pun mengancam siapa pun yang mengganggu di Kabupaten Muratara baik dari dalam maupun dari luar berhadapan dengan rakyat Muratara,” Ancam Syarkowi.
Setelah orasi lebih kurang 1 jam tersebut berakhir, akhirnya puluhan massa diterima Asisten I Syafrudin didampingi Asisten III, Alwi Roham, dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Muratara, Herawati saat menemui massa aksi untuk berdialog di ruang Bina Praja Setda, dalam kata sambutannya Safrudin menjelaskan kami sepakat bahwa pemerintahan H Syarif Hidayat serta H Devi Suhartoni adalah Bupati dan Wakil Bupati Muratara yang syah karena dipilih langsung oleh rakyat Muratara. Beliau berdua tidak bisa diturunkan sebelum waktunya, Kecuali beliau berhalangan tetap dan tersangdung masalah hukum. “Terkait masalah hukum silahkan ajukan kepada penegak hukum. Ada penyuapan dan penyalahgunaan anggaran silahkan ajukan kepada pihak yang. Berwajib. Kita hanya ingin Muratara bangkit. Sudah hampir empat tahun kita menjadi kabupaten, namun kita malu pembangunan kesejahteraan belum terwujud sampai saat ini,” Ungkap Safrudin.
Sementara Wakil Bupati Muratara, H Devi Suharto saat jumpa pers dengan para awak media Dirinya menjelaskan, Boleh saja berdemo asal dengan santun dan tidak menyinggung masalah pribadi. terkait masalah lahan terlantar yang dikatakan para pendemo tujuan pembukaan tersebut baik, karena itu berkaitan visi dan misi kami berdua itu ada, Karena berkebun itu baik setidaknya untuk kebutuhan pokok masyarakat Muratara.
“ Luas lahan itu 1,2 Hektar, kami sewa bukan membeli, letaknya di Desa Karang Anyar maka kami garap dengan menanam cabe dan sebagainya guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muratara itu sendiri, kalau berhasil rakyat Muratara itu sendiri menikmati hasilnya, tidak usah lagi membeli cabe ke luar Muratara,cukup disini saja, karena tanah di Muratara sangat subur. Dirinya menampik jika kebun yang dibuka tersebut ada kepentingan politik untuk pilkada yang akan datang. Dirinya menilai masyarakat Muratara sudah pintar dan cerdas mana yang benar atau tidak,” Ujar Wabup.
Lebih lanjut Wabup menjelaskan, Alasannya lahan tersebut di Karang Anyar, karena berada di jalan lintas dan dekat. Dengan lahan itu dibuka, Perekomian warga akan tumbuh. Beberapa waktu tanpa menawarkanpun, Ada perusahaan yang menawari bibit dan pupuk dengan cara gratis. Bahkan jika panen mereka juga sanggup membeli. Dan itu bisa jadi nilai tambah masyarakat itu sendiri,” Ungkap Wabup. (Editor Jonheri)
