Pelaku Bukan Dari SAD, Bentrok Murni Atas Dasar Kriminal
Laporan Meida Sari
PALEMBANG, Jodanews – Sudah hampir setiap tahun, di Kabupaten Musi Rawas Utara sering terjadi bentrok baik antara sesama warga, maupun warga dan perusahaan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara pada Sabtu (21/1/2017) lalu, ratusan warga yang mengaku dari suku anak dalam (SAD) menyerang beberapa tempat di kecamatan tersebut, salah satunya kantor Polsek Nibung.
Atas kejadian tersebut, sekitar 43 orang diamankan namun 19 orang saja yang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta penanganan kasus itu, Kepolisian Daerah Sumsel ikut turun tangan.
Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, dengan adanya aksi bentrok tersebut adalah murni atas dasar kriminal. “Ini murni kriminal. Tidak ada satupun diantara mereka yang ikut aksi bentrokan itu adalah suku anak dalam. Tapi Mereka hanya mengatasnamakan saja. Mereka hanya menghasut,” jelasnya. Senin (23/1/2017).
Ia mengakui, polda beserta polsek dan polres setempat sudah melakukan upaya maksimal untuk penanganan tersebut. Meski adanya pengrusakan di Polsek Nibung, namun , tidak ada hubungannya atas isu warga bentrok dengan kepolisian.
“Tidak benar adanya warga bentrok dengan polisi. Ini bulshit semua. Yang ada hanyalah masalah sosial. 19 orang yang melakukan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, sisanya sudah dipulangkan. Bisa saja jumlah tersangka bertambah karena kita masih terus dalami hal tersebut,” terangnya.
Diakuinya, aksi bentrok tersebut seolah-olah dibuat bahwa itu adalah aksi bentrok dari SAD. Namun setelah dicek dan diperiksa, tidak ada didapati adanya isu tersebut. “Sekarang kondisi di Muratara sudah aman dan kondusif. Kasus ini akan sesegera mungkin kita proses dan kita serahkan ke Kejaksaan,” jelasnya.
Seringnya kejadian bentrok di Muratara, kata kapolda, karena banyaknya permasalahan sosial. Hal itu bukan menjadi tanggungjawab kepolisian saja, Kapolda juga menyebutkan, pemerintah daerah sangat penting dalam urusan meredakan permasalahan itu.
“Jangan semua masalah kriminal seolah-olah adalah tugas polisi terus. Ini terjadi akibat permasalahan sosial, sebaiknya pemda setempat seharusny juga ikut adil, kurangi aspek permasalahan tersebut,” terang Agung. (Editor Jon Heri)
