Laporan : Regen/Humas
PALI, Jodanews — penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala desa dan perangkat desa saja. PKK juga harus mengambil peran aktif dan terlibat langsung. Dengan begitu akan tercipta tanggung jawab pada diri pengurus PKK yang pada akhirnya PKK desa akan lebih diberdayakan. Hal ini diungkapkan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Heri Amalindo saat membuka Rapat Koordinasi Pemkab PALI, TP-PKK dan Desa di Gedung Pesos Pendopo, Selasa (6/9). 
Menurut Heri perempuan di PALI harus berperan aktif dalam pembangunan di desa. Perempuan melalui gerakan PKK harus diberi kesempatan untuk itu harus ikut bersama elemen lainnya menyusun anggaran desa. Dan Heri juga meminta para kepala desa untuk melibatkan para perempuan. “Ibu-ibu jangan cuma jadi penonton saja. Tapi harus aktif termasuk dalam penyusunan anggaran sehingga program pemberdayaan PKK dapat diakomodir. Dan PKK tidak hanya sebagai pelengkap saja. PKK harus berperan dalam pembangunan desa” kata Heri.
Untuk merealisasikan hal itu, Pemkab PALI menggelar Rapat Koordinasi antara Pemkab dengan TP PKK Kabupaten dan para pemerintahan desa dari seluruh desa di kabupaten PALI. Tidak tanggung-tanggung, untuk memberikan pencerahan kepada para perangkat desa dan tim PKK, Pemkab mengundang Drs Edy Supriyanta MSi, dari Balai Pemerintahan Desa Kementeian Dalam Negeri Yogyakarta. 
Sedikitnya 400 perangkat desa dan Pengurus PKK SE-kabupaten PALI mengikuti acara ini. Para peserta mendapatkan pemaparan dari Balai PMD terkait strategi penyusunan program dan menggali potensi yang ada di desa masing-masing. Selain itu, TP PKK juga memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang. Dengan adanya rapat koordinasi ini, ketua TP PKK Kabupaten PaLI Ir Hj Sri Kustina Heri Amalindo melalui Sekretaris Habibu Cik Ading berharap dapat terwujud kesamaan visi dan misi serta program kerja antara TP PKK Kabupaten dengan para pengurus PKK ditingkat kecamatan dan desa. “Kami harapkan setelah acara ini, para pengurus PKK tingkat kecamatan dan desa dapat menyusun program kerja 2017 dengan menyesuaikan agenda dan program dari PKK Kabupaten” ujar Habibi.(Editor Jonheri)
