Laporan Armadi
BANYUASIN,Jodanews – Krisis anggaran sepertinya bukan saja dialami Pemerintah Kabupaten Banyuasin, setelah PDAM Unit Rantau Bayur terancam di copot, kini dialami DPRD Banyuasin nunggak tagihan rekening PLN selama dua bulan, dan terancam diputus.
Menurut Tp Biller (Biling Manajemen) PLN Cabang Pangkalan Balai ada enam meteran yang nunggak hingga dua bulan termasuk gedung DPR dan rumah dinas DPRD Banyuasin. “Total tunggakan DPRD Banyuasin Rp 62.087.532 selama dua bulan untuk 6 Amper meter,” kata Fachrurrozi TP Biller PlN Pangkalan Balai kepada wartawan Rabu (27/7).
Menurut dia, kejadian itu merupakan yang kedua kalinya dilakukan DPRD Banyuasin.”Sebelumnya PLN sudah mengirim surat ke DPRD agar dibayar sebab ini kali kedua kalau yang tahun lalu hingga 10 bulan, namun kali ini baru dua bulan,”ujarnya.
Sementara Kabag Umum DPRD Banyuasin.Tarmizi.S.Sos.MM mengatakan masalah tersebut sudah ditindak lanjuti, dan sudah diserahkan ke sekretaris dewan dan dari Sekwan sudah diteruskan ke bendahara keuangan DPRD Banyuasin untuk segera dibayar.”kemarin kita sibuk mengurusi persiapan acara HUT Kabupaten Banyuasin sehingga lupa untuk bayar tagihan PLN, namun kemarin atau tadi siang sudah di bayar oleh bendahara DPRD dengan lunas,”tegasnya. Terpisah Manajer PLN Cabang Pangkalan Balai.Erwin Pri Adi membenarkan bahwa hingga saat ini DPR Banyuasin belum membayar tunggakan PLN selama dua bulan.”Janji mereka hari Jumat,kalau mereka tidak membayar hari Jumat jangan berkecil hati, dengan berat hati PLN DPRD Banyuasin terpaksa memutus jaringan sementara waktu,”pungkasnya. (Editor Elan)
