Laporan : Abiyasa / Humas Pemprov
Palembang, jodanews –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Tahun 2016. Diklat ini dibuka Asisten bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel, Joko Imam Sentosa, di Aula Putri Kembang Dadar Bandiklat Prov. Sumsel Jl. Putri Kembang Dadar No. 77 Bukit Besar Palembang, Selasa (29/3)
Pelatihan tersebut di ikuti seluruh Pejabat Eselon II, III, dan IV, untuk memberikan pengenalan dan pembekalan bagi para pengelola keuangan daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung sistem yang handal, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dengan harapan dapat menghasilakan laporan keuangan yang baik .
Dalam sambutannya Joko Imam Sentosa mengatakan, saat ini jumlah SDM dilingkungan Pemprov Sumsel yang berlatar belakang pendidikan akuntansi hanya 179 orang, dengan latar belakang D III sebanyak 159 orang, Strata satu (S1) 9 orang dan Strata dua (S2) 11 orang yang tersebar di 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari 42 SKPD.
“ jumlah ini menunjukkan bahwa SDM yang berlatar belakang akuntansi masih kurang. Untuk itu Diklat ini dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, peserta akan diberikan pemahaman yang lebih detail, sehingga semua dana-dana yang terurai dalam SKPD nantinya dapat dilaporkan sesuai tertib administrasi yang baik ,” ungkapnya.
Joko menambahkan, Diklat yang sama sebelumnya sudah pernah dilaksanakan namun hanya dapat diikuti beberapa pejabat. Untuk Diklat kali ini wajib diikuti semua pajabat eselon, karena berkaitan dengan tertib administrasi keuangan sehingga adanya keseragaman di dalam laporan akuntansi agar lebih baik .
“Diklat ini harus dipahami oleh seluruh pejabat dan ini menjadi kebutuhan yang harus dipahami dan dijalankan seluruh pejabat, bahkan seluruh daerah di Sumsel telah melakukan hal yang sama,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bandiklat Sumsel Musni Wijaya menuturkan, Diklat ini diikuti peserta dengan tiga level, yakni eksekutif merupakan esellon II sebanyak 46 0rang selama dua hari, pejabat esellon III sebanyak 80 orang selama tiga hari, serta esellon IV 80 orang dan staf yang membidangi keuangan sebanyak 80 orang selama sembilan hari.
”melalui Diklat ini diharapkan seluruh pejabat memiliki pemahaman yang sama terhadap tata kelola keuangan berbasis akrual, pasalnya Sumsel sendiri memiliki keterbatasan SDM yang berlatar belakang akutansi. Jadi kita harapkan melalui Diklat ini paling tidak pejabat dapat memahami dan dapat dilaksanakan masing-masing SKPD,” ujarnya.
Menurut Musni, Diklat ini sudah dimulai secara bertahap sejak 2015 lalu, namun hanya bisa dilaksanakan sebanyak tiga angkatan dalam satu angkatan terdapat 40 orang. “ untuk itu Diklat ini dilakukan berdasarkan instruksi BPK bahwa seluruh pejabat esellon II, III, dan IV harus paham dengan tata kelola keuangan berbasis akrual ”. Terangnya.
lanjut Musni, untuk sementara Diklat dilakukan dengan skala prioritas, salah satunya tata kelola keuangan berbasis akrual inilah yang menjadi skala prioritas karena memang sudah harus diterapkan di tahun 2016.
“Diklat sebenarnya hak dari seluruh pegawai paling tidak 80 jam setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi, seperti harapan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin seluruh aparatur harus memiliki kompetensi dibidang masing-masing,” tegasnya. (Editor : Jon Heri)
