JODANEWS- Untuk meluruskan isu adanya pemeriksaan Komisi Pemberintasan Korupsi (KPK) yang menimpa Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang. Kepala Dinas Dispenda, Agus Kelana, menggelar jumpa pers, untuk menampik isu adanya pemeriksaan KPK.
Didampingi Sekretaris Dinas Bukman Lian, Agus Kelana mengakui jika kantor Dispenda yang terletak di jalan Merdeka tersebut, didatangi KPK. Namun, kedatangan KPK adalah untuk melakukan pembinaan, terkait pelayanan yang dilakukan Dispenda Kota Palembang.
“Memang ada staff Deputi Pencegahan KPK yang datang. Namun, mereka datang bukan untuk memeriksa maupun menggeledah kantor Dispenda, karena kasus dugaan Korupsi yang sudah dilakukan Dispenda,” ungkap Agus.
Kepada wartawan, Senin (10/8), Agus menjelaskan, pembinaan yang dilakukan Deputi Pencegahan KPK tersebut, berupa pembinaan, agar Dispenda dapat melakukan Standar Operasi Pelayanan (SOP), sesuai dengan ketetapan aparatur pemerintahan, dan menghindari interaksi langsung antara petugas Dispenda dan wajib pajak (wp).
“Dispenda kan mendapat penghargaan predikat kepatuhan dari Ombudsman tentang standar pelayanan publik. Untuk itu, KPK minta Dispenda harus terbuka dan transparan, dalam memberikan pelayanan. Sehingga konsumen ataupun masyarakat dapat mengetahui SOP dari mekanisme pelayanan Dispenda, agar praktik-praaktik negosiasi antara wp dan petugas tidak terjadi,” tuturnya.
Lebih lanjut diterangkan Agus, Deputi Pencegahan KPK tersebut, datang kekantor Dispenda pada hari Kamis dan Jumat. Berjumlah empat orang, Deputi Pemberantasan KPK tidak hanya mendatangi kantor Dispenda, melainkan beberapa kantor Pemerintahan, yang melaksanakan tugas pelayanan publik.
“Jadi, isu tersebut jelas meresahkan kami, dan harus diketahui, KPK tidak hanya mengunjungi kantor Dispenda. Karena, menurut keterangan mereka, beberapa kantor Pemerintahan yang mendapatkan Predikat Kepatuhan dari Ombudsman tentang Standar Pelayanan Publik juga dikunjungi,” tegasnya. *Rdn
