[quote]Laporan:edi gebuk[/quote]
OKI, jodanews – Kinerja PNS dilingkungan UPTD Diknas Kabupaten OKI, harus dikaji ulang. Alih – alih mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat, oknum di UPTD ini malah nekat menetapkan tariff sebesar Rp750 ribu, bagi CPNS yang mau mengurus pemberkasan gaji 100 persen.
Terungkapnya pungutan liar ini, setelah salah seorang guru CPNS di Kecamatan Mesuji Makmur mengeluhkan besaran tariff yang diminta. ‘’ Gaji yang kami terima ini belum utuh, belum seratus persen, karena status kami masih CPNS. Nah untuk menjadikan gaji tersebut seratus persen, kami harus mengajukan pemberkasan lagi. Tapi di UPTD kami diminta bayar Rp750 ribu. Uang tersebut, katanya untuk disetor ke Diknas dan ke BKD, ‘’ kata salah seorang CPNS yang meminta namanya dirahasikan.
Kalau tidak mau membayar, lanjut dia, CPNS yang bersangkutan harus mengurus sendiri. ‘’ Memang tidak memaksa minta uangnya. Kami harus mengurus sendiri ke Diknas dan ke BKD kalau tidak mau membayar uang itu, ‘’ tandasnya.
Senada diungkapkan, guru CPNS lainnya yang bertugas di Kecamatan Lempuing Jaya. Ia mengaku sudah membayar uang tersebut. ‘’ Katanya uangnya bukan untuk UPTD, tapi untuk Diknas, saya pusing mana yang benar, ‘’ ujarnya.
Yang jelas menurut dia, lebih kurang 600 CPNS harus melengkapi pemberkasan agar bisa mendapatkan gaji 100 persen.
Anggota LSM Tipikor, Iskandar Kombet mengatakan, jika besaran uang tersebut diberikan oleh seluruh CPNS, maka uang pungli yang akan diterima oleh oknum mencapai ratusan juta rupiah. ‘’ Coba bayangkan, bagaimana kinerja para abdi Negara ini bisa baik, kalau orang-orang yang ada didalamnya berwatak seperti ini, ‘’ ungkapnya.
Sementara, Seketaris Diknas OKI H Husni SPd membantah soal adanya pungli di UPTD. Menurutnya, UPTD hanya perpanjang tangan dari Diknas kabupaten OKI. ‘’ Memang UPTD bisa cek berkas, kalau sudah lengkap berkas tersebut diajukan ke Diknas lalu diteruskan ke BKD. Soal besaran biaya, saya tidak tahu, ‘’ jelasnya.
Ia menambahkan, jumlah CPNS di OKI sebanyak 470 orang, ia sangat mengerti kondisi keuangan CPNS. ‘’ Yang jelas sampai saat ini, banyak berkas CPNS yang belum, masuk ke diknas, ‘’ tukasnya. (editor:asep)
