Laporan : Abiyasa/Humas Pemprov
PALEMBANG,Jodanews-Sebagai langkah tindak lanjut pengendalian inflasi daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel yang terdiri dari SKPD terkait, Perwakilan Bank Indonesia, dan instansi terkait lainnya dalam waktu dekat akan melakukan survei langsung ke lapangan dimulai dari Pagar Alam, Lubuklinggau, OKU Timur, OKU Selatan dan sentral-sentral pertanian di Sumsel.
Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung di lapangan, dalam rangka pengendalian inflasi daerah Sumsel yang setiap tahunnya masih dikisaran empat persen.
“Kita akan mulai turun di pasar tradisional yang ada di daerah, kemudian baru kita adakan pertemuan dengan kepala daerah masing-masing sehingga data yang kita peroleh benar-benar konkret,” ungkap Sekretaris Daerah Sumsel, H Mukti Sulaiman, selaku Ketua TPID Sumsel usai menggelar Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Senin (11/4).
Mukti menambahkan, TPID Sumsel melihat inflasi tahunan sampai saat ini dikisaran empat persen. Adapun yang mempengaruhi inflasi ini diantaranya komoditi klasik seperti cabai, bawang, telur, dan daging. Menurutnya, ada beberapa hambatan dalam pengendalian ini, diantaranya, transportasi, tata niaga, dan permodalan serta yang lainnya.”Yang terpenting adalah petani harus dilindungi dengan cara memberikan harga yang layak, jangan sampai seperti cabai merah petani menjual Rp 7.000 sementara tengkulak menjual Rp 14 ribu ini mengakibatkan terlampau besar perolehan pedagang dibanding petani,” terang Mukti.
Lebih lanjut Mukti mengatakan, untuk upaya pengendalian inflasi daerah, TPID Sumsel rutin melakukan Rakor setiap bulan untuk identifikasi masalah secara kontinyu dengan harapan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang tepat sasaran.”Keadaan inflasi di Sumsel setiap bulan mengalami naik turun. Untuk itu, rapat ini ditujukan untuk bagaimana koordinasi dilakukan karena TPID ini tidak akan berhasil kalau tidak didukung seluruh SKPD terkait di Pemprov Sumsel,” lanjutnya.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Hamid Ponco Wibowo mengatakan, rapat ini membahas terkait perkembangan inflasi di Sumsel sampai dengan Maret 2016, serta usulan dimasukkannya salah satu SKPD dilingkungan Pemprov Sumsel untuk dimasukkan dalam TPID Sumsel.
Menurut Hamid, TPID Sumsel memiliki tantangan bagaimana agar empat komoditi yang sering menyumbang inflasi ini dapat dikendalikan. Dijelaskannya, salah satu langkah yang diambil adalah memasukkan SKPD Dinas Peternakan ke dalam TPID Sumsel, dengan harapan dapat menghasilkan analisis yang lebih tajam terkait komoditi daging.”Sebagai gambaran umum tahun ini Sumsel menduduki urutan ke 12 terendah di Indonesia. Untuk Pulau Sumatera Sumsel berada di urutan ketiga terendah, dari target yang ditetapkan ini masuk dalam kategori yang bisa dipertahankan dan bahkan ada beberapa komoditi yang perlu diwaspadai seperti cabai, bawang, telur dan daging yang selama ini terus menyumbang nflasi,” terang Hamid.Ditambahkannya, saat ini di Sumsel terdapat dua kota yang menjadi acuan untuk penentuan inflasi yakni Kota Palembang dan Lubuklinggau. Dijelaskannya, sejauh ini dari pantauan Bank Indonesia Lubuklinggau mengalami inflasi lebih tinggi dibanding Kota Palembang. “Namun, bobot inflasi Lubuklinggau lebih kecil dibanding Palembang, sehingga dampaknya secara keseluruhan di Sumsel tidak besar. Karena ini tidak bisa dibiarkan, kita terus melakukan koordinasi dengan TPID Lubuklinggau dan sudah dilakukan survei ke lapangan,” pungkasnya. (Editor Jonheri)
