Laporan : Zoel
MUARA ENIM, Jodanews—Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Linmas sebanyak 50 anggota mengikuti Pelatihan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (PKKL). Acara tersebut dibuka langsung Wakil Bupati Muara Enim H Nurul Aman, Selasa (6/9) sekitar pukul 08.30 wib. Pelatihan yang berlangsung selama seminggu kedepan, dipusatkan di Gedung BP4 ABI Islamic Center Muara Enim. Selain H Nurul Aman, hadir juga Kasat Sat Pol PP dan Linmas Riswandar SH, Kapolres Muara Enim AKBP Hendra Gunawan dan pejabat di lingkungan Pemkab Muara Enim. Wakil Bupati Muara Enim H.Nurul Aman menekankan kepada para peserta pelatihan, bahwa ada ada tiga pemikiran yang dapat dikembangkan, pertama, sudah saatnya anggota Sat Pol PP dan Linmas Muara Enim melakukan pembaharuan dalam penegakan perda. “Pembaharuan ini harus diarahkan pada penciptaan keseimbangan antara kewajiban dan hak-hak rakyat dan hak negara dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban dan keadilan, caranya dengan diawali metode baru penegakan perda maupun mendidik aparatur Sat Pol PP dengan standar kompetensi tertentu yang nantinya menuju Sat Pol PP yang berkualitas, “Ungkapnya. Kedua lanjut Nurul Aman, pembaharuan penegakan perda harus dikaitkan dengan upaya percepatan pembaharuan di bidang lainnya seperti, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian, ketiga, Sat Pol PP dan Linmas diharapkan mampu memahami ketentuan yang terkait dengan HAM. Hal ini sangat penting karena setiap aktivitas Sat Pol PP dan Linmas sangat dekat dengan persoalan HAM. Diharapkan bahwa Sat Pol PP dan Linmas dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan berdasarkan HAM. Masih dikatakan Nurul Aman, peran Sat Pol PP dan Linmas dalam menciptakan supremasi hukum dui daerah sangatlah berarti. Supremasi hukum dan penegakan hukum yang konsisten dalam semua level pemerintahan, diyakini akan menjadi pendorong terciptanya Tata Pemerintahan yang baik. Penciptaan tata pemerintahan yang baik di tingkat lokal (pemda) dalam unsur birokrasi, masyarakat maupun sektor swasta dapat diawali dengan penegakan perda secara konsisten, transparansi serta akuntabilitas program-program kerja dari Sat Pol PP dan Linmas. Sementara itu, Kasat Sat Pol PP dan Linmas, Riswandar SH menjelaskan, kegiatan ini sangat penting dan mempunyai relevansi yang tinggi dengan penciptaan tata pemerintahan yang baik di daerah. Dikarenakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya Sat Pol PP dan Linmas yang merupakan aparat penegak hukum dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. “Serta perlindungan masyarakat dalam Kabupaten Muara Enim, selain itu Sat Pol PP adalah penergak perda dan peraturan bupati Kabupaten Muara Enim,”ungkap Riswandar. Diakui Riswandar, dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, Sat Pol PP dan Linmas menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan kualitas dan kuantitas aparat, keterbatasan instrumen hukum sebagai landasan bekerja. Sementara, kendala eksternal yang saat ini menonjol adalah tingginya tingkat perlawanan masyarakat. Namun begitu, Sat Pol PP dan Linmas, terus berbenah diri untuk menjadi aparatur yang beribawa, cerdas dan sopan menjadi aparatur yang beribawa sehingga dapat disegani oleh masyarakat. Ditengah-tengah situasi transisional dan perubahan sosial yang sangat cepat saat ini, tentunya diikuti dengan perubahan pola kerja, metode dan pendekatan dan pola kerja, metode dan pendekatan yang digunakan Sat Pol PP dan Linmas. “Paduan antara otot, otak dan hati nurani”akan memberikan dimensi positif bagi kinerja Sat Pol PP dan Linmas di masa yang akan datang. “Tutupnya. (Editor Jonheri)
