Laporan : Tim
PALEMBANG, jodanews – Bursa calon Wakil Walikota (Wawako) Palembang kembali menjadi perbincangan dikalangan elite politik. Ada yang berpendapat, Plt Wako Palembang Harnojoyo tak akan mencari pendamping, lantaran masa tugasnya berakhir pada 2018 mendatang. Ada juga yang berpendapat, Harnojoyo tengah menggodok sejumlah nama yang ‘bisa diajak kerjasama’ kedepannya. Pendapat lain yang tak kalah panasnya, kekosongan kursi Wawako Palembang pasca status Harno diangkat menjadi Wako Palembang, karena adanya indikasi politik balas budi.
Harno melenggang dikursi Wako Palembang, ia menggantikan posisi Romi Herton yang tersandung kasus suap pilkada mantan Ketua MK Akil Muchtar. Ada kabar ia menginginkan Fitrianti Agustinda (politisi PDI P) untuk maju sebagai pendampingnya. Namun prakteknya berbeda, PDI P ternyata mengusung nama Yudha Rinaldi. Bendahara DPD PDI P Sumsel ini pun sudah mengantongi restu dari Megawati Soekarno Putri.
Fitri sendiri dikabarkan diusulkan oleh PKS. Belakangan Fitri malah membantah. Ia mengaku tak pernah tahu, jika namanya diusulkan oleh partai lain.
Selain itu, Pilwawako juga ditenggarai berbau suap. Untuk itu Masyarakat Miskin kota (MMK) Kota Palembang akan menyurati KPK, agar mengawasi secara penuh pelaksanaan pemilihan wawako Palembang.
Menurut Arifin, KPK harus berada dalam tiap pelaksanaan pilwawako Palembang, dengan mengawasi secara penuh alat komunikasi, atau transaksi yang kemungkinan terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pra atau pasca pilwawako.
Selain itu, Arifin mengharapkan agar Walikota Palembang tidak melakukan politik balas budi dengan Romi Herton, yang kini menjadi pesakitan di Rutan Suka Miskin.
Sementara, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dikabarkan telah selesai mengoreksi tata tertib (tatib) pemilihan wakil wali kota (Wawako) Palembang,dua minggu lalu.
Kabar yang beredar, gubernur tidak setuju pemilihan wawako langsung diserahkan kepada DPRD Palembang, melainkan harus melalui persetujuan Wako Palembng terlebih dahulu.
“Saya belum terima, nanti kita lihat dulu,” ujar Wako Palembang H Harnojoyo, yang mengaku belum menerima tatib yang sudah direvisi gubernur tersebut. Namun dia mengakui, sudah ada beberapa nama yang diserahkan partai kepadanya.
Mengenai siapa nama calon yang bakal dipilihnya, Harno memilih untuk tidak menjawabnya. “Nanti saja soal itu, kita tunggu tatib dulu,” elaknya sambil berlalu.
Senada, Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Palembang, Antoni Yuzar, juga mengaku belum menerima hasil revisi tatib yang sudah dikoreksi gubernur. Jika surat tatib sudah datang, lanjut Antoni, barulah akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dan menentukan langkah apa yang bakal dilakukan setelahnya.“Kalau Gubernur setuju, maka kita akan langsung bentuk panitia pemilihan wawako,” imbuhnya. (Editor : Asep)
