Sosialisai Peraturan Daerah di kecamatan Banyiasin 1
dengan Narasumber antaralain ; H, Iis Hariyanto, S.Ip, Sunarno SE, Indra Gunawan, H Ahmad Nurcholis, S.Sos,i
MATERI SOSIALISASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
HIBURAN RAKYAT
I. LATARBELAKANG KEGIATAN
BAHWA TELAH MENJADI TUGAS DAN KEWAJIBAN KAMI SELAKU WAKIL DARI MASYARAKAT KABUPATEN BANYUASIN, UNTUK MENYAMPAIKAN HASIL PRODUK HUKUM YANG TELAH KAMI BENTUK SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM, YAITU KEPASTIAN HUKUM, KETERTIBAN UMUM DAN KEADILAN.
SEBAGAIMANA DIKETAHUI BERSAMA BAHWA DPRD MEMPUNYAI 3 (TIGA) FUNGSI POKOK, YAITU LEGISLASI (FUNGSI MEMBENTUK PERATURAN DAERAH), CONTROLING (FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMERINTAHAN) DAN BUDGETING (FUNGSI PEMBAHASAN ANGGARAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH.
BAHWA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 94 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN YANG TELAH DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH DILAKUKAN BERSAMA OLEH DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN.
HARAPAN KAMI DENGAN ADANYA KEGIATAN INI DAPAT MENJALIN KEDEKATAN ANTAR DPRD DENGAN MASYARAKAT, SERTA MASYARAKAT MENJADI TAHU DAN PAHAM MENGENAI PRODUK HUKUM DAERAH YANG TELAH DIHASILKAN OLEH DPRD.
II. PEMBAHASAN RAPAERDA
TERIMA KASIH SEBELUMNYA ATAS SAMBUTAN YANG SANGAT ANTUSIAS TERHADAP ACARA INI, SEMOGA INI MENJADI AWAL YANG BAIK UNTUK KITA DALAM MEWUJUDKAN BANYUASIN YANG LEBIH BAIK LAGI KEDEPANNYA. DALAM KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, SAYA DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENYAMPAIKAN PERDA KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG HIBURAN RAKYAT.
PEMBENTUKAN PERDA INI TAK LEPAS DARI KEPRIHATINAN KAMI TERHADAP SEMAKIN MENINGKATNYA ANGKA KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN BANYUASIN. KITA SADARI BERSAMA BAHWA KENAKALAN REMAJA MERUPAKAN AWAL DARI ADANYA PERILAKU MENYIMPANG YANG DAPAT MERUSAKAN MORAL DAN MASA DEPAN BANGSA, YANG PADA MUARA AKHIRNYA ADALAH TERHAMBAT PEMBANGUNAN NASIONAL.
SEBAGAI LEMBAGA YANG BERWENANG MEMBENTUK PERDA, DPRD MERASA BERTANGGUNGJAWAB DAN INGIN TURUT SERTA MENEKAN ANGKA KENAKALAN REMAJA TERSEBUT. UNTUK ITU SETELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN OLEH DPRD SESUAI DENGAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, AKHIRNYA PADA TAHUN 2018, DPRD MENYETUJUI DAN MENGESAH PERDA TERSEBUT.
DIKETAHUI BERSAMA BAHWA KITA TELAH MEMPUNYAI DAN MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NAPZA, NAMUN DIRASAKAN PRODUK HUKUM TERSEBUT, BELUM EFEKTIF DALAM MENEKAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI KABUPATEN BANYUASIN.
UNTUK ITULAH, KAMI MERASA PERLU UNTUK MEMBENTUK RANCANGAN PERDA INI, SEBAGAI LANGKA UNTUK MENGANTISIPASI TERJADINYA PERILAKU MENYIMPANG PADA KAUM MUDA DI KABUPATEN BANYUASIN, KHUSUSNYA PADA TEMPAT- TEMPAT HIBURAN YANG TERSEBAR DI KABUPATEN BANYUASIN.
PERDA INI TERDIRI DARI 13 (TIGA BELAS) BAB, 15 (LIMA BELAS) PASAL, ADAPUN MATERI YANG DIATUR TERDIRI ATAS (MUNGKIN DAPAT KITA LIHAT SAMA- SAMA DARI BAHAN YANG TELAH DIBAGIKAN).
MUNGKIN PERHATIAN KITA, PERLU KITA FOKUSKAN PADA PASAL 6 MENGENAI WAKTU OPERASIONAL HIBURAN, YANG MENYEBUTKAN :
a. BIOSKOP :
- PAGI DIBUKA PUKUL 09.00 WIB S.D 13.00 WIB.
- SIANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB S.D 17.00 WIB.
- MALAM DIBUKA PUKUL 20.00 WIB S.D 23.00 WIB.
- PERTUNJUKAN TENGAH MALAM HANYA DIPERBOLEHKAN PADA MALAM MINGGU PUKUL 24.00 WIB S.D 02.00 WIB.
b. KARAOKE : DIBUKA DARI PUKUL 08.00 WIB S.D 24.00 WIB.
c. PUB : DIBUKA DARI PUKUL 08.00 WIB S.D 22.00 WIB.
d. RENTAL VIDEO CD DAN LD : DIBUKA DARI PUKUL 08.00 WIB S.D 20.00 WIB.
e. TAMAN REKREASI / TAMAN PANCING : DIBUKA DARI PUKUL 08.00 WIB S.D 24.00 WIB.
f. KEBUN BINATANG : DIBUKA DARI PUKUL 08.00 WIB S.D 17.00 WIB.
g. VIDEO GAME/PLAY STATION : DIBUKA DARI PUKUL 08.00 WIB S.D 17.00 WIB.
h. CAFE : DIBUKA DARI PUKUL 08.00 WIB S.D 21.00 WIB.
i. GROUP BAND/ORGAN TUNGGAL/ORKES MELAYU YANG DILAKSANAKAN PERORANGAN : DIBUKA DARI PUKUL 08.00 WIB S.D 24.00 WIB.
j. BILLYARD : DIBUKA DARI PUKUL 08.00 WIB S.D 24.00 WIB.
DAN PASAL 12 DISEBUTKAN :
- SETAP ORANG YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 4, PASAL 5, PASAL 6, DAN PASAL 7 DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK RP. 50.000.000, (LIMA PULUH JUTA RUPIAH).
- PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) ADALAH TINDAK PIDANA PELANGGARAN.
III. PENUTUP
DEMIKIAN YANG DAPAT DISAMPAIKAN, SEMOGA BERMANFAAT BAGI KITA, UNTUK HAL- HAL YANG BELUM JELAS DAPAT KITA BAHAS SECARA BERSAMA- SAMA, KARENA KAMI BERSIKAP TERBUKA TERHADAP SARAN, MASUKAN DAN KRITIK YANG BERSIFAT MEMBANGUN YANG DIHARAPKAN DAPAT MENJADI SUMBANGAN PEMIKIRAN UNTUK PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.
BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH, WASSALAMUALLAIKUM WR.WB
MATERI SOSIALISASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN
DAN PEMBUDIDAYA IKAN
I. LATARBELAKANG KEGIATAN
KEGIATAN SOSIALISASI INI MERUPAKAN UPAYA KAMI UNTUK DAPAT MENYAMPAIKAN PRODUK HUKUM YANG TELAH KAMI HASILKAN SELAMA INI, YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI 3 (TIGA) FUNGSI POKOK KAMI, YAITU LEGISLASI (FUNGSI MEMBENTUK PERATURAN DAERAH), CONTROLING (FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMERINTAHAN) DAN BUDGETING (FUNGSI PEMBAHASAN ANGGARAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH.
DPRD BERHARAP DENGAN ADANYA KEGIATAN INI DAPAT MENJADI MEDIA PENDEKATAN DPRD BERSAMA MASYARAKAT, UNTUK BERSAMA- SAMA MEMBANGUN MASYARAKAT KABUPATEN BANYUASIN YANG TAHU DAN SADAR HUKUM.
II. PEMBAHASAN RAPAERDA
DALAM KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, SAYA DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENYAMPAIKAN PERDA KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN.
DENGAN DISAHKANNYA PERDA INI, DPRD BERSAMA PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN MEYAKINI MAMPU MENGHADAPI PERMASALAHAN SULITNYA MENDAPATKAN PRASARANA DAN SARANA PRODUKSI, KETERSEDIAAN LAHAN, KEPASTIAN USAHA, RESIKO HARGA, KEGAGALAN PANEN, PRAKTEK EKONOMI BIAYA TINGGI DAN PERUBAHAN IKLIM.
SELAIN ITU DPRD KABUPATEN BANYUASIN BANYUASIN JUGA BERHARAP PEEMRINTAH DAERAH DAPAT MEMBEKALI PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN DENGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN, PENGEMBANGAN SISTEM MUTU DAN KETAHANAN PANGAN, SISTEM DAN SARANA PEMASARAN HASIL. TERMASUK JAMINAN AKAN KETERSEDIAAN LUASAN LAHAN PERTANIAN, LAHAN BUDI DAYA IKAN DAN DAERAH TANGKAP, AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI SERTA PENGUATAN KELEMBAGAANNYA.
DIDALAM PERDA YANG DISAHKAN PADA 27 NOVEMBER 2017 TERSEBUT PEMERINTAH DAN WAKIL RAKYAT MEMBENTUK BADAN USAHA MILIK PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN BERBENTUK KOPERASI ATAU BADAN USAHA LAINNYA SEPERTI LEMBAGA KEUANGAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN.
PEMERINTAH BERSAMA DPRD BANYUASIN JUGA MENYEDIAKAN LAHAN PERTANIAN SELUAS DUA HEKTAR UNTUK MASING-MASING PETANI UNTUK MENGGARAP LAHAN PERTANIAN TERSEBUT DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP.
SEDANGKAN BAGI NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN BAIK KECIL, TRADISIONAL, BURUH DAN PEMILIK KAPAL DIUPAYAKAN MELAKUKAN PEMBUDIDAYAAN, PENGGARAPAN DAN PEMILIKAN LAHAN BUDI DAYA DENGAN PEMBENIHAN IKAN PALING LUAS 0,75 HEKTARE DAN PEMBESARAN IKAN PALING LUAS 2 HEKTAR SERTA DIIRINGI TEKNOLOGI PENGGUNAAN TEHNOLOGI MAJU.
MELALUI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2017 INI DIHARAPKAN MAMPU MENINGKATKAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN DI BANYUASIN SERTA MENINGKATKAN TARAF EKONOMI MASYARAKAT SETEMPAT. SEJAUH INI KITA TERUS BERUPAYA MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PENGHASILAN MASYARAKAT DEMI KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT.
UNTUK SELANJUTNYA DPRD TERUS BERKOORDINASI DENGAN BUPATI BESERTA JAJARANYA UNTUK MEMBENTUK DAN MENYUSUN PERATURAN BUPATI AGAR PERDA INI DAPAT BERLAKU EFEKTIF.
III. PENUTUP
DEMIKIAN YANG DAPAT DISAMPAIKAN, SEMOGA BERMANFAAT BAGI KITA, UNTUK HAL- HAL YANG BELUM JELAS DAPAT KITA BAHAS SECARA BERSAMA- SAMA, KARENA KAMI BERSIKAP TERBUKA TERHADAP SARAN, MASUKAN DAN KRITIK YANG BERSIFAT MEMBANGUN YANG DIHARAPKAN DAPAT MENJADI SUMBANGAN PEMIKIRAN UNTUK PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.
BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH, WASSALAMUALLAIKUM WR.WB
MATERI SOSIALISASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
I. LATARBELAKANG KEGIATAN
KEGIATAN SOSIALISASI INI MERUPAKAN UPAYA KAMI UNTUK DAPAT MENYAMPAIKAN PRODUK HUKUM YANG TELAH KAMI HASILKAN SELAMA INI, YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI 3 (TIGA) FUNGSI POKOK KAMI, YAITU LEGISLASI (FUNGSI MEMBENTUK PERATURAN DAERAH), CONTROLING (FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMERINTAHAN) DAN BUDGETING (FUNGSI PEMBAHASAN ANGGARAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH.
DPRD BERHARAP DENGAN ADANYA KEGIATAN INI DAPAT MENJADI MEDIA PENDEKATAN DPRD BERSAMA MASYARAKAT, UNTUK BERSAMA- SAMA MEMBANGUN MASYARAKAT KABUPATEN BANYUASIN YANG TAHU DAN SADAR HUKUM.
II. PEMBAHASAN RAPAERDA
DALAM KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, SAYA DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENYAMPAIKAN PERDA KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN.
IDE AWAL DARI DIBENTUKNYA PERDA INI ADALAH KEPRIHATINAN DARI DPRD TENTANG BAHAYA DAN DAMPAK ASAP AKIBAT TERJADINYA KEBAKARAN, SEHINGGA PERLU ADA REGULASI YANG MENGATUR DENGAN TEGAS TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN.
PERDA INI TERDIRI DARI 12 (DUA BELAS) BAB, 42 (EMPAT PULUH DUA) PASAL, ADAPUN MATERI YANG DIATUR TERDIRI ATAS (MUNGKIN DAPAT KITA LIHAT SAMA- SAMA DARI BAHAN YANG TELAH DIBAGIKAN).
PERDA INI MERUPAKAN PRODUK HUKUM TERBARU, DIBENTUK PADA TAHUN 2017, SEBAGAI USUL INISIATIF DPRD BERSAMA DENGAN 5 (LIMA) PERDA LAINNYA. PADA HAKIKATNYA PERDA INI MENGHENDAKI KABUPATEN BANYUASIN BEBAS DARI KEBAKARAN, BAIK AKIBAT KELALAIAN MAUPUN KESENGAJAAN.
DALAM PERDA INI DIATUR 4 (EMPAT) HAL POKOK, YAITU PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENANGANAN, PENGAWASAN TERHADAP KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN.
UPAYA PECEGAHAN DILAKUKAN MELALUI UPAYA, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 5 (MUNGKIN DAPAT KITA SIMAK PADA BAHAN YANG TELAH DIBAGIKAN).
UPAYA PENANGGANGAN, DILAKUKAN MELALUI UPAYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 (MUNGKIN DAPAT KITA SIMAK PADA BAHAN YANG TELAH DIBAGIKAN).
UPAYA PENANGGULANGAN, MELALUI UPAYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 12, (MUNGKIN DAPAT KITA SIMAK PADA BAHAN YANG TELAH DIBAGIKAN).
UNTUK SELANJUTNYA DPRD TERUS BERKOORDINASI DENGAN BUPATI BESERTA JAJARANYA UNTUK MEMBENTUK DAN MENYUSUN PERATURAN BUPATI AGAR PERDA INI DAPAT BERLAKU EFEKTIF.
III. PENUTUP
DEMIKIAN YANG DAPAT DISAMPAIKAN, SEMOGA BERMANFAAT BAGI KITA, UNTUK HAL- HAL YANG BELUM JELAS DAPAT KITA BAHAS SECARA BERSAMA- SAMA, KARENA KAMI BERSIKAP TERBUKA TERHADAP SARAN, MASUKAN DAN KRITIK YANG BERSIFAT MEMBANGUN YANG DIHARAPKAN DAPAT MENJADI SUMBANGAN PEMIKIRAN UNTUK PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.
BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH, WASSALAMUALLAIKUM WR.WB
MATERI SOSIALISASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PENDIDIKAN BACA TULIS AL- QUR’AN
I. LATARBELAKANG KEGIATAN
KEGIATAN SOSIALISASI INI MERUPAKAN UPAYA KAMI UNTUK DAPAT MENYAMPAIKAN PRODUK HUKUM YANG TELAH KAMI HASILKAN SELAMA INI, YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI 3 (TIGA) FUNGSI POKOK KAMI, YAITU LEGISLASI (FUNGSI MEMBENTUK PERATURAN DAERAH), CONTROLING (FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMERINTAHAN) DAN BUDGETING (FUNGSI PEMBAHASAN ANGGARAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH.
DPRD BERHARAP DENGAN ADANYA KEGIATAN INI DAPAT MENJADI MEDIA PENDEKATAN DPRD BERSAMA MASYARAKAT, UNTUK BERSAMA- SAMA MEMBANGUN MASYARAKAT KABUPATEN BANYUASIN YANG TAHU DAN SADAR HUKUM.
II. PEMBAHASAN RAPAERDA
DALAM KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, SAYA DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENYAMPAIKAN PERDA KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL- QUR’AN.
IDE AWAL DARI DIBENTUKNYA PERDA INI ADALAH KESADARAN DARI DPRD, BAHWA SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT KABUPATEN BANYUASIN PENGANUT AGAMA ISLAM YANG TAAT. NAMUN BELUM ADA REGULASI YANG MENGATUR DENGAN TEGAS TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR’AN.
ADAPUN LANDASAN FILOSOFIS PEMBENTUKAN PERDA INI ADALAH
- UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 21 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN;
- TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL ADALAH MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN MEMBENTUK MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, MEMPUNYAI BUDI PEKERTI LUHUR, MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN, SERTA SEHAT JASMANI DAN ROHANI;
- BAHWA PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR’AN MERUPAKAN BAGIAN DARI AKTIFITAS HIDUP MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN BANYUASIN MAKA DIPANDANG PERLU ADANYA UPAYA INTENSIF DAN BERKESINAMBUNGAN DENGAN MELAKUKAN STANDARISASI LISENSI BAGI PENGAJAR PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR’AN;
PERDA INI TERDIRI DARI 13 (TIGA BELAS) BAB, 19 (SEMBILAN BELAS) PASAL, ADAPUN MATERI YANG DIATUR TERDIRI ATAS (MUNGKIN DAPAT KITA LIHAT SAMA- SAMA DARI BAHAN YANG TELAH DIBAGIKAN).
MENGENAI TUJUAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL- QUR’AN, YAITU UNTUK MENANAMKAN MINAT BACA TULIS AL- QUR’AN SEBAGAI UPAYA STANDARISASI SERTIFIKAT/ LISENSI IZIN MENGAJAR PENDIDIKAN BACA TULIS AL- QURAN.
DIHARAPKAN KEDEPAN NUANSA CINTA AL- QUR’AN DAPAT TERUS BERGEMA DI KABUPATEN BANYUASIN. NANTINYA SETIAP TINGKATAN DAN JALUR PENDIDIKAN HARUS MENERAPKAN KURIKULUM PENDIDIKAN BACA TULIS AL- QURAN.
DENGAN ADANYA PERDA INI, PESERTA DIDIK DISETIAP JENJANG DAN JALUR PENDIDIKAN WAJIB PANDAI BACA TULIS AL-QUR’AN, SEHINGGA NANTINYA SETIAP PESERTA DIDIK YANG AKAN MELANJUTKAN KE TINGKAT PENDIDIKAN SELANJUTNYA HARUS MELAMPIRKAN SERTIFIKAT PANDAI BACA TULIS AL- QURAN.
ADAPUN YANG BERWAJIB MENGELUARKAN SERTIFIKAT PANDAI BACA TULIS AL QUR’AN HARUS MEMPEROLEH SERTIFIKAT DARI LEMBAGA YANG BERWENANG. SEHINGGA KEDEPAN UNTUK MENJADI GURU PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QURAN HARUS BERSERTIFIKAT.
DALAM PERDA INI JUGA DIWAJIBKAN BAGI SEMUA LEMBAGA PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUASIN, UNTUK MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR’AN, DAN DIATUR JUGA MENGENAI SANKSI BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG MENERBITKAN DAN/ATAU MEMBERIKAN SERTIFIKAT YANG BERTENTANGAN DENGAN PERDA INI, SANKSINYA BERUPA SANKSI ADMINISTRASI YAKNI PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR’AN.
NAMUN YANG MENJADI KEPRIHATINAN KITA BERSAMA, BAHWA SETELAH DIUNDANGKAN PADA TAHUN 2014 YANG LALU, SAMPAI SEKARANG BELUM ADA PERATURAN BUPATI YANG MENJADI PERATURAN PELAKSANA DARI PERDA INI, UNTUK DPRD TERUS BERKOORDINASI DENGAN BUPATI BESERTA JAJARANYA UNTUK MEMBENTUK DAN MENYUSUN PERATURAN BUPATI AGAR PERDA INI DAPAT BERLAKU EFEKTIF.
III. PENUTUP
DEMIKIAN YANG DAPAT DISAMPAIKAN, SEMOGA BERMANFAAT BAGI KITA, UNTUK HAL- HAL YANG BELUM JELAS DAPAT KITA BAHAS SECARA BERSAMA- SAMA, KARENA KAMI BERSIKAP TERBUKA TERHADAP SARAN, MASUKAN DAN KRITIK YANG BERSIFAT MEMBANGUN YANG DIHARAPKAN DAPAT MENJADI SUMBANGAN PEMIKIRAN UNTUK PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.
BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH, WASSALAMUALLAIKUM WR.WB
