Laporan : Cindra Irawan
MUBA, jodanews.com – Rapat paripurna menindaklanjuti penyampaian Raperda tentang Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Muba tahun anggaran 2015 oleh Bupati Musi Banyuasin dalam rapat paripurna masa persidangan II rapat ke 1 yang dilaksanakan, Senin (13/06) di ruang rapat paripurna DPRD Muba. Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Banyuasin, Selasa (14/6) menyampaikan pemandangan umum diawali Fraksi Partai Amanat Nasional disampaikan Yulisman SH, PAN menilai LKPJ Bupati TA 2015 cukup baik dan konprensip, namun ada beberapa hal yang menjadi koreksi kedepan seperti masih minimnya realisasi penggunaan anggaran dan pembangunan yang lebih menyentuh kemasyarakat dan pihaknya mengajak semua unsur pemerintah dengan waktu yang masih ada untuk bersama-sama bekerja secara maksimal sehinga yakin Permata Muba 2017 bisa tercapai.
Selanjutnya pemandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Robinson, fraksi PDIP mengucapkan selamat kepada Bupati karena mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI wilayah Provinsi Sumsel terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2015, ‘Selain itu kami juga menyarankan agar kedepan pemerintah bisa melakukan peningkatan pada sektor pendapatan asli daerah karena lambat laut sektor migas dan dana bagi hasil pusat akan habis, maka dari itu harus mempersiapkan diri dari sekarang guna mengantisipasi hal tersebut, terakhir kami juga menyoroti sektor pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten yang saat ini pembangunananya masih belum optimal.
Kemudian dilanjutkan dari Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan Evra Hariadhy, fraksi ini berharap bupati bisa memberi teguran keras kepada pengelola listrik di Kabupaten Muba supaya tidak melakukan pemadaman listrik secara tidak menentu mengingat ini bulan ramadhan masyarakat banyak mengeluhkan hal tersebut dan diharapkan pemerintah bisa mencarikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap permasalahan listrik di Muba. Sementara dari Partai Nasdem disampaikan Ziadatulher SH MH, fraksi ini menyarankan kedepan agar pemerintah melakukan pendataan dan penertiban aset daerah baik aset bergerak dan tidak bergerak, sehingga kedepan aset daerah bisa terdata secara akurat dan terdeteksi keberadaannnya, dan terakhir kami mengharapkan agar Bupati bisa memberikan himbauan terhadap pimpinan Petro Holding agar bisa bekerja lebih optimal dalam peningkatan asli daerah. (Editor : Elan)
