Laporan : Zoel
ADVETORIAL
Muara Enim, Jodanews-Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2018 dalam rangka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 dibuka langsung Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar, di Ball Room Hotel Grand Zuri Muara Enim, sekitar pukul 09.00 Wib, Senin (2/4/2018).
Acara ini dihadiri Bapeda Sumsel yang diwakili Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Hendrian Achmad, narasumber H Didik Susetyo Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya (UNSRI), Yos Rusdiansyah Kepala BPS Sum Sel, Forum Komunikasi Kepala Daerah (FKPD), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ormas, OKP, organisasi agama, serta perwakilan dari institusi pendidikan.
Bupati Muara Enim menyampaikan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, diharapkan dapat bersinergi dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan sesuai aspirasi masyarakat, khususnya dukungan dan untuk diperjuangkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan dan RKP Tahun 2019 sesuai dengan kewenangannya.
Lanjutnya, akhir perencanaan pembangunan tahunan, berupa RAPBD Tahun Anggaran 2019 yang akan datang, harus benar benar aspiratif, partisipatif dan akomodatif sebagaimana harapan seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim.
“Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, serta sasaran yang kita tetapkan dapat dicapai, yakni, IPM Kabupaten Muara Enim terus meningkat dari tahun ke tahun meningkat dari 65.02 % pada tahun 2014 menjadi 66.71% pada tahun 2016.”ungkapnya.
Demikian halnya dengan persentase KK teraliri listrik Tahun 2017 telah mencapai 81,60 % lanjut Muzakir. Kemudian, Rumah tangga menggunakan air bersih layak mencapai 76,80 persen. Rumah tangga menggunakan sanitasi layak mencapai 75,50 persen. Upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Muara Enim juga cukup berhasil.
Realisasi capaian kinerja keuangan Kabupaten Muara Enim tahun 2017 sebesar 90,56 persen, dengan realisasi capaian kinerja output sebesar 95,51 persen dari 431 program dan 2.169 kegiatan.
Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Muara Enim tahun 2016 sebesar 5,24 persen atas dasar harga berlaku. PDRB Kabupaten Muara Enim tercatat mencapai 42,63 Triliun rupiah atas dasar harga berlaku 32,89 triliyun rupiah atas dasar harga konstan, dengan PDRB per kapita mencapai 69,93 juta rupiah, migas dan 63,02 juta rupiah tanpa migas.
DIkatakan Muzakir, bertitik tolak dari mekanisme dan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Tema Pembangunan Tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan prioritas pembangunan meliputi, Pembangunan Sumber Daya Manusia difokuskan pada pembangunan pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.
Kemudian, peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian, difokuskan pada pembangunan insfrastruktur dan sector unggulan. Tata kelola pemerintahan yang baik difokuskan pada meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, kualitas pelayanan serta peningkatkan kopetensi dan integritas aparatur birokrasi pemerintah. Ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan, pertanian, pengendalian pencemaran air, lahan dan udara serta peningkatan ruang terbuka hijau dan mitigasi bencana.
Prioritas pembangunan tersebut akan menjadi pedoman dalam merencanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah guna melaksanakan program atau kegiatan pada Tahun 2019 yang akan datang.
Muzakir juga mengintruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim dalam penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 antara lain, Dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan Tahun 2019 agar mempedomi kebijakan Money follow program yakni, kebijakan anggaran yang berbasis pada prioritas pembangunan daerah dan nasional.
Selanjutnya, dalam penyusunan perencanaan pembangunan agar dilakukan dengan pendekatan THIS yakni, Tematik, Holistik, Integratif dan spasial. Dalam percepatan program pengentasan kemiskinan di Muara Enim diharapkan semua perangkat daerah terkait dapat menyusun program yang tepat sasaran dan tepat guna sehingga target penurunan angka kemiskinan dapat dicapai.
Lanjut Muzakir kembali, perlu upaya maksimal dalam peningkatan kualitas pembangunan di pedesaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa melalui kemitraan atau kerjasama antar desa sehingga dapat dilakukan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. “Saya berharap, penyusunan alokasi anggaran dalam . program prioritas tahun 2019 dapat dlikukan secara proporsional dengan mempertimbangkan ketersedia anggaran,”pesan Muzakir.
Muzakir menegaskan, APBD Kabupaten Muara Enim bukanlah satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu, Muzakir meminta kepada Kepala Perangkat Daerah untuk aktif menggali informasi dan berusaha secara bersungguh-sungguh berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, dengan dibekali data dan informasi rencana program yang akuntabel, sehingga anggaran dari APBN dan APBD Provinsi dapat dialokasika lebih besar ke Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2019.”tutupnya.
Kemudian Bupati Muara Enim menyerahkan Piagam Penghargaan untuk dua OPD dengan perencanaan terbaik, serta dokumen perencaaan yang lengkap, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kecamatan Rambang Dangku. (Editor Jonheri).
