PALEMBANG – Gubernur Sumsel Alex Noerdin menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan bersikap sesuai koridor, sekalipun nantinya melakukan demo dalam menyikapi kekisruhan kursi jabatan Palembang 1 dan 2 yang saat ini masih belum juga terselesaikan. Dirinya juga meminta agar menghormati hasil keputusan Kemendagri selanjutnya. ” Kalau demo silahkan. Asal jangan anarkis yang menjurus ke arah melanggar hukum. Tentunya akan diambil tindakan jika melakukannya,” ujar Alex, kemarin, di Griya Agung Palembang.
Dan terkait kursi Wakil Walikota yang akan mengalami kekosongan apabila Harnojoyo dilantik menjadi Walikota Palembang definitif, dirinya juga meminta agar bola panas kursi Palembang-2 tersebut tidak terlalu dibesar besarkan.
Jika memang ada gejolak dan melakukan demo, dia mempersilahkan, selagi masih dalam koridor-koridor yang normal. “Biarkan sepenuhnya Kemendagri yang memutuskan. Kalau demo silahkan. Asal jangan anarkistis yang menjurus ke arah melanggar hukum. Tentunya kita ambil tindakan,” tegas mantan Bupati Muba itu.
Ketika disinggung mengenai perebutan kursi Wawako Palembang tersebut, Alex yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumsel, mengaku, jika pihaknya juga telah menyiapkan para kader terbaiknya untuk maju dalam perebutan kursi itu guna mendampingi Harnojoyo yang saat ini didapuk menjadi Plt Wako Palembang.
Dan, meski tidak secara langsung diutarakan, Alex mengaku jika kader tersebut bukan berasal dari kalangan legislatif. “Hmm. Yang jelas bukan Dody (Dody Reza Alex). Beliau sudah menjadi DPR RI di Jakarta,” ucap Alex.
Meski pimpinan partai berlambang Pohon Beringin ini enggan menyebut nama, namun ia tetap berharap siapapun kader yang nantinya maju tetap mengemban amanah. “Saya tidak bisa berkomentar terlalu jauh. Kalau memang keputusan (Kemendagri) sudah turun, ya kita patuhi sepenuhnya,” tegas dia.
Pada kesempatan itu juga dirinya mengimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tetap netral dalam kehidupan sehari hari. Hal ini kembali diperkuat dengan penegasan ulang dari Kemendagri terkait keterlibatan PNS dalam politik. “Jangan terlibat dan wajib netral. Tentunya kita berikan sanksi jika ada laporan mengenai keterlibatan PNS berpolitik praktis. Ini juga warning bagi seluruh penjabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati dan Wali Kota,” tegas Alex. (Ardhy Fitriansyah)
