Laporan : Marshal
MUARA ENIM,Jodanews- Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Muara Enim memberikan pandangan atas kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim pada tahun 2015. Dalam pandangan tersebut, pada prinsipnya sebagian besar fraksi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) untuk dibahas kendatipun ada sejumlah catatan. Pandangan kinerja Pemkab Muara Enim tahun 2015 itu disampaikan tiap fraksi dalam rapat paripurna ke-5 yang digelar di Gedung DPRD Muara Enim, Rabu (22/6). Rapat ini dihadiri hampir seluruh anggota dan ketua DPRD, Bupati Muara Enim H Muzakir Sai Sohar, Wakil Bupati H Nurul Aman, para Asisten, dan kepala dinas. Adapun tanggapan umum fraksi-fraksi itu disampaikan dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Syaiful. Intinya dapat menerima draf untuk dibahas, secara umum pelaksanaan berjalan dengan baik. Namun fraksi PDIP menjelaskan masih banyak catatan kinerja yang perlu diperbaiki diantaranya pengotimalan PAD dari perusahaan yang belum maksimal berkontribusi, mengevaluasi perizinan, permasalahan tapal batas serta penyegeraan pembentukan daerah otonomi baru Gelumbang. Selanjutnya, Fraksi Golkar yang dibacakan Dairin. Golkar meminta Pemkab meningkatkan prestasi dan tugas disegala bidang agar ditingkatkan dimasa mendatang, memberikan solusi gagal panen di Semende, percepatan pembangunan RS Pratama serta proaktif menyikapi aspirasi pembentukan kabupaten Gelumbang. Sementara fraksi Demokrat yang dibacakan Ahmad Kusuma menyampaikan pandangan umumnya, bahwa Pemkab dapat meningkatkan pemeliharaan aset daerah seperti lampu jalan dan gapura. Selain itu, Demokrat juga mengkritisi telatnya LKPj disampaikan tahun ini. “Kami menyarankan agar LKPj ini disampaikan akhir Februari mengingat proses pembahasan yang panjang, dengan dipercepatan maka dewan memiliki waktu mencukupi agar pembahasan maksimal,”katanya. Kemudian Fraksi PPP dibacakan Thalib Yahya mengapresiasi capaian WTP yang diraih Pemkab Muara Enim ketiga kalinya. Fraksi Nasdem yang disampaikan Vera Erika menyebut Pemkab perlu meningkatkan kembali fungsi pemerintah dengan memaksimalkan potensi daerah. Fraksi Nasdem juga menilai kurangnya pengawasan dalam pelaksaaan dan pengawasan proyek. “Kami menilai masih banyak pelaksanaan dan pengawasan proyek infrastruktuk terkesan asal-asalan,”ucapnya. Sedangkan anggota DPRD Magdalena dari Fraksi PKS menanggapi pelaksanaan penertiban penyakit masyarakat dibulan ramadhan. Menurut Magdalena, Pemkab harus meningkatkan upaya menjaga suasana kondusifitas ditengah masyarakat. Fraksi Partai PAN, Iksan mempertanyakan data luas kabupaten Muara Enim yang tak kunjung singkron. Hal itu, menurutnya sangat penting untuk memperjelas tapal batas Muara Enim dengan kabupaten sekitar lainnya. Terakhir, Fraksi Hati Nurani Rakyat, Fraksi Gerindra dan Fraksi gabungan Bintang Indonesia Raya pada intinya meminta peningkatakan kinerja Pemkab Muara Enim dibidang kesehatan, pertanian dan perdagangan.(Editor Jonheri)
