Laporan Abiyasa
PALEMBANG, Jodanews.com – Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 17 April mendatang, hanya menunggu hitungan hari, sejumlah kawasan menjadi rawan kecurangan pun mulai dilakukan pemetaan.
Kepala Badan Intelijen Daerah (KaBinda) Sumsel, Brigjen TNI Ruddy Prasemilsa mengatakan, hampir semua wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berpotensi menjadi daerah rawan nantinya.
“Untuk pemetaan daerah rawan di Sumsel, hampir semua. Karena pembagian wilayah rawan itu per TPS (Tempat Pemungutan Wilayah). Hampir semua kabupaten/kota ada semua wilayah rawan. Dan yang paling banyak menurut kami ada di Palembang,” kata Ruddy, usai rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kota Palembang di ruang rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Senin (11/3/2019).
Mengapa Palembang menjadi rawan, menurutnya memiliki jumlah penduduk yang paling banyak, Palembang juga memiliki jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling banyak jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Sumsel.
Memilki lebih dari satu juta TPS, tindak kecurangan pada Pilpres dan Pileg sangat berpotensi.
“Palembang memiliki tingkat kerawanan paling banyak. Karena pemetaan kerawanan itu didasarkan pada kondisi TPS. Namun, untuk data lebih lengkap ada di kepolisian,” sampainya.
Melalui rapat ini, terang Ruddy menjadi sarana untuk menyampaikan informasi seputar kerawanan menjelang pemilihan umum (Pemilu), baik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) 17 April 2019.
Dimana, seluruh forum pimpinan daerah termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, kedepan diharapkan dapat memutus kerawanan tersebut.
“Kebetulan ini kunjungan kerja pertama saya, jadi selain memanfaatkannya untuk silaturahmi, juga sebagai pemberi informasi teekait kerawanan jelang Pemilu,” tuturnya.
Bagi Ruddy, pembentukan personil-personil KPU yang sedemikian banyak, menjadi sesuatu yang rawan. Dimana, sudah menjadi satu keharusan agar dapat dicari orang-orang yang netral.
“Seperti yang kita ketahui, mulai dari PPK berapa orang, PPS berapa orang dan terus sampai ke KPUD, harus selektif mungkin untuk mencari orang-orang yang netral,” ulasnya.
Sementara itu, Walikota Palembang, Harnojoyo mengatakan, pertemuan hari ini menjadi koordinasi pemantapan penyelenggaraan pemilu. Dan menjadi hal yang penting agar pelaksanaan pemilu sesuai yang diharapkan.
Dimana, dalam rapat hari ini, disampaikan strategi-strategi baik itu potensi kerawanan termasuk strategi dalam mengatasinya.
“Mudah-mudahan, melalui pembelajaran Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) pada 2018 lalu, dalam rangka menjaga daerah agar terus kondusif akan kita teruskan,” tandasnya.(editor Jon Heri)
