Laporan Cindra
MUBA, Jodanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus memperjuangkan aspirasi para guru Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) yang bertugas di Muba. Hal ini terbukti dengan digelarnya beberapa kali pertemuan termasuk Rapat Dengar Pendapat bersama Pegawai Honorer K2 Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Hadir dalam kesempatan itu, ketua DPRD Muba Abusari SH MSi, Wakil Ketua Edi Heriyanto, ketua Komisi I Yulisman SH, Ketua Komisi III Ziadatulher SE MH, Ketua Komisi IV Iwan Aldes SSos MSi beserta anggota Komisi IV, Sekda Muba Drs H Apriyadi MSi, Dinas Pendidikan, BKPSDM, BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat, Bagian Hukum Setda Muba serta Puluhan perwakilan pegawai honorer kategori II.
Beberapa usulan diserap, diantaranya adalah usulan dari perwakilan guru SD Asmaul Anam, SD Negeri Sumber Harum. Mereka menginginkan pemerintah memprioritaskan K2 untuk CPNS, selama ini honor mereka jauh lebih kecil dari pada honor di instansi lainnya seperti pekerja pembersih jalan. Tidak adanya jaminan kesehatan yang layak, dan beberapa hal lainnya.
Senada dikatakan Baryonas, salah satu guru yang bertugas dibKecamatan Keluang kabupaten Muba. Menurutnya, jumlah K2 yang harus diperjuangkan oleh pemerintah Muba sebanyak 523 orang, “Apakah Muba mustahil memberikan honor yang cukup layak, jika tuntutan kami belum terpenuhi maka kami akan mengadakan orasi lagi pada tanggal 23 nanti secara damai,” ancamnya.
Menanggapi hal tersebut, ketua DPRD Muba Abusari SH MSi memberikan kesempatan kepada beberapa komisi untuk menanggapi permasalahn tersebut, diantaranya adalah Ketua komisi IV Iwan Aldes yang mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi baik di tingkat provinsi maupun dibeberapa kabupaten lainya, dan dari hasil koordinasi tersebut pihaknya memanggil dinas terkait untuk segera ditindak lanjuti.“Komisi IV sangat peduli dan sangat memperhatikan nasib guru K2, kami sangat serius untuk memperjuangkan nasib guru, namun karena hal tersebut leading sektor adalah dinas pendidikan maka kami serahkan kepada dinas pendidikan dan kami akan terus monitor,” jelasnya. Senada dikatakan Edy Heriyanto SH selaku Koordinator komisi IV, tuntutan K2 intinya adalah upah yang tidak sesuai dengan UMR. Dirinya mengatakan, sebelumnya telah mengingatkan bahwa pendidikan gratis dan kesehatan gratis harus diimbangi dengan upah atau honorer yang layak, sehingga program pemerintah akan berjalan sesuai rencana.

Sementara, Sekda Muba Drs H Apriyadi MSi menanggapi keinginan untuk legalitas serta akan memperhatikan, “Untuk SK akan di naikan asal aturan jelas, jika daerah lain bisa kenapa kita tidak bisa,” jelasnya.
Diakhir rapat, Ketua DPRD Muba Abusari SH MSi menyimpulkan hasil rapat yang memutuskan bahwa SK pegawai honor kategori II, PTT, GTTdibawah naungan Dinas Pendidikan akan diterbitkan oleh Bupati Muba melalui Dinas Pendidikan, diberikan waktu selama 1 bulan kepada pemerintah daerah untuk mengurus pembayaran gaji pegawai honorer kategori II, PTT, GTT dan honor murni perbulan melalui rekening kepala sekolah, dan kenaikan honor akan dilakukan perhitungan kembali sesuai dengan kinerja dan jam kerja pegawai honor kategori II, PTT, GTT dan honor murni. (Editor )








