Laporan Abiyasa
JODANEWS,PRABUMULIH,-Dipecat dari Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ogan Ilir membuat mantan Bupati Ogan Ilir dua periode, Mawardi Yahya, berang. Dia mengeluarkan statemen keras seputaran keberhasilan Partai Golkar Sumsel mendulang suara sejak dipimpin H Alex Noerdin. Dia membandingkan Partai Golkar saat dipimpin H Zamzami Achmad dengan H Alex Noerdin.
Menurut Mawardi sejak dipimpin Ir H Alex Noerdin Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) makin terpuruk. Ini terlihat dari jumlah perolehan kursi di DPRD Sumsel yang semakin sedikit.
Pernyataan keras dan tegas itu diucapkan bakal calon Wakil Gubernur Sumsel berpasangan dengan H Herman Deru itu saat ramah tamah dengan tim keluarga Zona 3 Prabumulih, PALI dan Muara Enim di Hotel Grand Nikita, Kamis (25/1/2018). “Soal berbicara masalah Golkar saya sedih. Saya ingat waktu dipimpin Zamzami Ahmad kursi di DPRD Sumsel dapat 20 kursi. Nah saat dipimpin Alex Noerdin periode pertama dapat 16 kursi, dan sekarang 10 kursi. Ini kalau dibiarkan Golkar bisa terpuruk, bisa-bisa dapat 2 kursi kedepannya,” ujar kakak kandung Walikota Prabumulih, Ridho Yahya dengan raut muka sedih.
Mawardi Yahya menegaskan dirinya rela keluar dari partai berlambang pohon beringin tersebut dan maju mencalonkan diri menjadi calon Wakil Gubernur Sumsel mendampingi Herman Deru karena memang itu sudah risiko. “Masyarakat Sumsel mungkin heran, kenapa saya dipecat, tapi saya senang. Ini lah Mawardi Yahya, sekali layar terbentang maju, pantang mundur apapun resikonya. Semua yang saya sampaikan ini bukan bohong atau omong kosong, inilah kenyataanya,” tegasnya.
Mawardi menekankan jika Partai Golkar terus demikian, maka dipastikan Golkar Sumsel tinggal kenangan saja. Dia juga menyoroti soal pembangunan yang dilakukan di masa kepemimpinan Alex Noerdin. Menurutnya pembangunan di Sumsel saat ini pesat tapi tidak bisa dinikmati masyarakat menengah ke bawah. “Kami berdua (HDMY, red) berangkat dari bawah dan sudah berhasil menyetarakan Ogan Ilir dan OKU Timur dengan Kabupaten lainnya akan menjawab keluhan seluruh masyarakat miskin itu untuk membuat masyarakat sejahtera, yang baik tentu akan terus kita pertahankan dan yang kurang akan kita perbaiki,” ungkapnya.
Mawardi juga menyindir terkait pelayanan publik di Sumsel, berdasarkan indikator Kementerian Dalam Negeri menyatakan jika pelayanan publik Sumsel dibawah 23 besar. “Sumsel tidak masuk dalam 23 besar indikator Kementerian Dalam Negeri sebagai Provinsi dengan pelayanan publik baik. Artinya sesuai data itu pelayanan publik di Sumsel terburuk,” pungkasnya. (editor Jon Heri)
