JODANEWS – Kisruh pelantikan pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan Pemkab Ogan Ilir (OI), terus berlanjut. Wakil Gubernur Ishak Mekki menyebut Mawardi kurang beretika.
Mengapa ? Sebab, seharusnya dipenghujung masa jabatan, semua kepala daerah tidak lagi mengambil kebijakan, apalagi yang sifatnya pelantikan setingkat pejabat eselon II. Kasus Mawardi, SK pengunduran diri yang diajukan sudah ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Artinya, sejak dikeluarkannya SK tersebut, Mawardi tidak lagi menjabat sebagai Bupati OI.
‘’ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir (OI) telah menyetujui pengunduran dirinya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo telah memberikan restunya pada 29 Juli lalu. Jadi aneh kalau ternyata Mawardi masih melakukan pelantikan, ‘’ katanya.
Dirinya pun senada dengan apa yang telah disampaikan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. Apabila, Surat Keputusan (SK) pelantikan tersebut akan dievaluasi ulang, jika terbukti ditemukan adanya kesalahan. “Itukan ada statemen dari Gubernur. Kalau SK itu nanti akan disampaikan kepada Gubernur, dan sudah memberikan statemen akan dievaluasi SK pejabat yang dilantik Bupati (Mawardi Yahya),” terangnya.
