Laporan Gelek john
KAYUAGUNG.Jodanews-Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diambil sumpahnya dan dilantik, serta sesuai dengan surat keputusan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 179 orang. Terdiri dari 8 orang pada jabatan pimpinan tinggi pratama, 46 orang pada jabatan administrator dan 125 orang pada jabatan pengawas.
Hal ini disampaikan H Masherdata Musa’i,SH,MH selaku Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten OKI dalam laporannya saat membuka pelaksanaan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI yang dilaksanakan di ruang Bende Seguguk II Setda OKI, Jumat (5/5/2017).
“Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan dan pelantikan ini siap dilaksanakan, selanjutnya kami berharap kepada bapak Bupati OKI kiranya berkenan mengambil sumpah dan melantik serta sekaligus memberikan bimbingan dan pengarahan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, akhirnya Direktur Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) Kayuagung yang lama tergantikan. Setelah sebelumnya sempat menjadi polemik karena pelayanan RSUD yang tidak begitu baik.
Jabatan Direktur RSUD Kayuagung akhirnya dipercayakan kepada dr Fikram, sementara direktur yang lama yaitu dr Dedi Sumantri dimutasi ke Puskesmas Pampangan.
Selain itu, pejabat pimpinan tinggi pratama yang mengalami mutasi diantaranya Helda Suhaida sebelumnya menjabat Sekretaris Inspektorat menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menggantikan Indahwati.
Kemudian Listiadi Martin yang sebelumnya menjabat Asisten III Setda OKI, menduduki jabatan baru sebagai Kepala BPBD OKI. Sementara Kepala BPBD yang lama Azhar menduduki jabatan baru sebagai Asisten III Setda OKI.
Lalu untuk Kecamatan Lempuing dan Pampangan tampaknya harus berganti tampuk kepemimpinan. Imam Tohari, Camat Lempuing yang lama, kini menjabat Kabag Legislasi DPRD OKI, digantikan dengan Mujito yang selama ini menjabat Sekretaris Kecamatan Lempuing Jaya.
Indra Buana, Camat Pampangan yang lama pindah jabatan ke staf ahli Setda OKI dan Asnil Fikri selaku Kabag Legislasi DPRD OKI yang lama kini menjabat Sekretaris Dinas Satuan Pol PP, Linmas dan Pemadam Kebakaran OKI.
Sementara itu, usai membimbing para pejabat untuk mengucapkan sumpah janji jabatan, Bupati OKI H Iskandar SE mengajak para pejabat baru untuk bergerak cepat.
“Untuk itu mari terus asah dengan kemampuan-kemampuan, perundang undangan. Kita tidak boleh tertinggal,” ujarnya.
“Saya tidak menghendaki adanya pelanggaran terhadap rambu-rambu. Mari bergerak cepat untuk menjalankan visi dan misi Ogan Komering Ilir menuju OKI Mandira berlandaskan iman dan takwa,” imbuhnya.
Menurutnya, pelantikan yang dilaksanakan itu sekaligus menjawab isu-isu yang merebak di masyarakat.
“Akhirnya, apa yang menjadi isu selama beberapa hari ini yang saya dengar di masyarakat. Mungkin ini melihat dalam jajaran aparatur negara di lingkungan pemerintah OKI banyak juga yang sudah mulai memasuki usia pensiun. Atas hal inilah mungkin yang menjadikan isu ini,” ujarnya.
Iskandar SE melanjutkan, proses regenerasi ini dilakukan karena kita tidak menginginkan kemacetan atau terjadinya hambatan di pemerintahan di lingkungan Kabupaten OKI.
“Jabatan ini adalah amanah, ini tanggung jawab kepada negara, kabupaten, terutama kepada masyarakat. Mari kita laksanakan sebaik-baiknya. Entah itu dari bentuk pelayanan, maupun infrastruktur karena masing-masing jabatan punya kapasitas tanggung jawab yang dibebankan.”
“Selamat kepada yang baru dilantik, selamat menduduki jabatan ini. Ini adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada kita. Sampaikan juga terima kasih kami kepada pejabat yang akan segera memasuki masa pensiun, terima kasih atas pengabdian dan kinerjanya kepada Kabupaten OKI,” tuturnya.
Dirinya mengharapkan, agar para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI untuk terus merajut kebersamaan sehingga visi dan misi Kabupaten OKI bisa diimplementasikan.
“Saya percaya bahwa saudara-saudari bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan amanat tugas yang diberikan,” tandasnya
Dan dikatakannya juga, bahwa mutasi merupakan hal yang wajar dalam institusi pemerintahan dalam rangka penyegaran dan dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
“Kita berharap dengan adanya penyegaran ini pelayanan terhadap masyarakat lebih baik lagi,” katanya.
Ditambahkan bupati, sebenarnya dirinya tidak menghendaki adanya roling seperti ini, tetapi hal ini sebagai upaya pemerintah dalam memperbaiki peningkatan pembangunan secepat mungkin.
“Masing-masing jabatan pasti ada tanggung jawab sesuai dengan porsinya, tujuannya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan agar pelayanan masyarakat lebih baik,” tegasnya lagi. (
